Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan)

YANI, IRMA (2024) Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.

	Text COVER (10).pdf Download (1MB)
	Text BAB_I_irma_yani.pdf Download (899kB)
	Text BAB_II_irma_yani.pdf Download (886kB)
	Text BAB_III_irma_yani.pdf Download (763kB)
	Text BAB_IV_irma_yani.pdf Download (891kB)
	Text BAB_V_IRMA.pdf Download (679kB)
	Text DAFTAR_PUSTAKA_irma.pdf Download (662kB)

Abstract

Kecamatan marancar adalah salah satu kecamatan yang ada di kabupaten tapanuli selatan, yang terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan. Karang taruna mulai dikenalkan di kecamatan marancar sejak 2014 dan kepengurusan pertama dimulai tahun 2015 dengan berpedoman pada AD/ART. Pada tahun 2017 kecamatan marancar meraih penghargaan aditya karya mahatva yodha yaitu penghargaan yang diraih karena kecamatan marancar merupakan kecamatan terbaik dalam memberdayakan karang taruna se-sumatera utara. Penetian ini Berangkat dari keberhasilan karang taruna kecamatan marancar kala itu yang jika dibandingkan dengan keadaan karang taruna saat ini sangat jauh berbeda , karang taruna saat ini sudah merosot keaktifannya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana pelaksanaan peraturan Menteri sosial No. 25 tahun 2019 tentang karang taruna. Kedua, apa saja faktor penghambat yang yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan Menteri sosial No. 25 tahun 2019 khususnya di kecamatan marancar kabupaten tapanuli selatan. Ketiga, bagaima persfektif fiqih siyasah mengenai implementasi peraturan Menteri sosial No. 25 tahun 2019 tentang karang taruna. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris atau penelitian kualitatif denggan menggunakan pendekatan case studies atau studi kasus dan tinjauan lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan karang taruna di kecamatan marancar belum berjalan dengan baik, sehingga dapat dikatakan peraturan menteri sosial No. 25 tahun 2029 tentang karang taruna belum terimplementasikan dengan baik di kecamatan marancar.

Jenis Item:	Skripsi (Skripsi)
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum > Skripsi
Pengguna yang mendeposit:	Mrs Siti Masitah
Date Deposited:	10 Feb 2025 08:36
Last Modified:	10 Feb 2025 08:36
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/25292

Actions (login required)

View Item