TINJAUAN YURIDIS Plma Nomlor 1l1 Tahlun 201l9 Tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pada Kementerian Alama Menurut ASAS TABADUL AL-MANAFI’

Safpuriyadi, Safpuriyadi (2024) TINJAUAN YURIDIS Plma Nomlor 1l1 Tahlun 201l9 Tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pada Kementerian Alama Menurut ASAS TABADUL AL-MANAFI’. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.

	Text COVER_DLL_baru.pdf Download (1MB)
	Text BAB_I (13).pdf Download (518kB)
	Text BAB_II (13).pdf Download (599kB)
	Text BAB_III (14).pdf Download (431kB)
	Text BAB_IV (13).pdf Download (511kB)
	Text BAB_V (14).pdf Download (177kB)
	Text DAFTAR_PUSTAKA (13).pdf Download (322kB)

Abstract

Kinerja ASN (Aparatur Sipil Negara) belum maksimal jika diukur hanya melalui kehadiran, dalam manajemen kerja kehadiran fisik tidak mencerminkan kontribusi dan produktivitas kinerja ASN. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis hasil untuk mengukur kinerja, yang mencakup evaluasi kualitas pelayanan publik, pencapaian target kerja, kemampuan inovasi, serta penerapan prinsip tata kelola yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja pada Kementerian Agama dalam perspektif asas tabadul al-manafi’ (pertukaran manfaat). PMA ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai Kementerian Agama melalui pemberian tunjangan kinerja yang proporsional dan adil. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan konsep logistis positivis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), mengkaji ketentuan hukum yang terkait serta relevansinya dengan asas tabadul al-manafi’. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMA Nomor 11 Tahun 2019 telah diatur secara jelas mengenai mekanisme pemberian tunjangan kinerja, termasuk kriteria penilaian dan prosedur pengajuan. Tunjangan kinerja yang diberikan kepada ASN Kementerian Agama Kota Subulussalam belum secara signifikan memberi pengaruh pada etos dan hasil kinerja. Hal ini karena cara megukur capaian kinerja hanya sebatas kehadiran, tentu ini sudah tidak relevansi dengan beberapa aturan terbaru tentang ASN dan asas tabadul al-manafi’. Perlu untuk menguatkan aspek maslahah (kebermanfaatan) pada pemberian tukin harus sesuai kualitas dan kuantitas beban kerja yang setara capaian kinerja, bukan hanya diukur berdasarkan aspek kehadiran saja seperti saat ini walaupun sudah sesuai dengan PMA. Namun, PMA Nomor 11 Tahun 2019 sudah tidak relevan lagi bila ditinjau dari beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 20 Tahun 2023, PP Nomor 17 Tahun 2020, Permen PAN & RB Tahun 8 Tahun 2021 dan Permen PAN & RB Nomor 6 Tahun 2022 yang mengatur tentang ASN dan Capaian Kinerja ASN. Oleh karena itu, disarankan perlu direvisi PMA Nomor 11 Tahun 2029 yang memuat lebih konfrehensif tentang mengukur capaian kinerja ASN sehingga tunjangan kinerja yang diterima sesuai dengan kontribusi masing-masing pegawai.

Jenis Item:	Skripsi (Masters)
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum > Skripsi
Pengguna yang mendeposit:	Mrs Siti Masitah
Date Deposited:	10 Feb 2025 08:02
Last Modified:	10 Feb 2025 08:02
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/25265

Actions (login required)

View Item