Perpesktif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Polisi Kehutanan Dalam Pencegahankebakaran Hutan Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (Studi Kasus Kabupaten Mandaling Natal

Alhusaini, Ridwan (2022) Perpesktif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Polisi Kehutanan Dalam Pencegahankebakaran Hutan Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (Studi Kasus Kabupaten Mandaling Natal. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

	Text cover ridwan.pdf Download (600kB)
	Text BAB I RIDWAN.pdf Download (635kB)
	Text BAB II RIDWAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (652kB)
	Text BAB III RIDWAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (468kB)
	Text BAB IV RIDWAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (704kB)
	Text BAB V RIDWAN.pdf Download (192kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA RIDWAN.pdf Download (438kB)

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi oleh Kebakaran Hutan sering kali terjadi di Kabupaten Mandailing Natal, Hal ini disebabkan dengan kelalaian Manusia itu sendiri. Perlu diketahui bahwa kebakaran hutan di kabupaten Mandailing Natal. Rumusan Masalah dalam penelitiana ini adalah: Pertama, Bagaimana Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Terhadap Peran Polisi Kehutanan Dalam Mencegah Terjadinya Kebakaran Hutan di Kabupaten Mandailing Natal?, Kedua, 2. Bagaimana Kondisi dan Keadaan Hutan di Kabupaten Mandailing? Dan ketiga, 3. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Polisi Kehutanan Dalam Mencegah Terjadinya Kebakaran Hutan di Kabupaten Mandailing Natal menurut Undang- undang No. 18 Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris kualitatif , dengan menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dengan perpaduan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertama, Proses perubahan-perubahan dan penambahan berbagai konsep dalam masing-masing produk hukum merupakan bentuk politik hukum di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Pemerintah karena didasarkan pada berbagai fakta empiris mengenai tidak efektifnya suatu produk hukum ketika diterapkan di masyarakat dan dipengaruhi pula oleh perkembangan situasi internasional, khususnya mengenai lingkungan hidup yang memang dalam beberapa tahun terakhir mendapat perhatian khusus di kalangan internasional. Kedua, Politk hukum penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat diwujudkan tidak hanya dengan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan namun juga dapat diperkuat dengan hal teknis lain seperti pembentukan tim komando demi mewujudkan efektifitas implementasi hukum di masyarakat. Ketiga, Dalm Fiqh Siyasah Lahan pertanian memanglah dibutuhkan masyarakat untuk menunjang perekonomian, tetapi perlu diperhatikan bahwa kerusakan dan ancaman terhadap kesehatan lebih besar dirasakan. Masyarakat siapapun tidak kenal usia bahkan yang tidak tahu menahu juga terdampak, ini menjadi dasar keharaman pembakaran hutan. Senada dengan di atas Majelis Ulama Indonesi (MUI) telah mengeluarkan fatwa keharaman pembakaran hutan sejak tahun 2016 lalu.

Jenis Item:	Skripsi (Skripsi)
Subjects:	2X4 FIQH > 2X4.7 Hukum Internasional > 2X4.71 Hukum ketatanegaraan
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah > Skripsi
Pengguna yang mendeposit:	Ms Nurul Hidayah Siregar
Date Deposited:	21 Mar 2023 03:38
Last Modified:	21 Mar 2023 03:38
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/18234

Actions (login required)

View Item