Hadijaya, Yusuf (2012) Administrasi pendidikan. Perdana Publishing, Indonesia, pp. 1-122. ISBN 9786028935838
|
Text
Administrasi Pendidikan.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Buku ini mengulas tentang pengertian administrasi dalam artiannya yang luas, bukan hanya sebagai kegiatan catat mencatat. Beberapa teori yang mengemukakan kegiatan administrasi dalam ruang lingkupnya yang luas juga dipaparkan dalam buku ini. Kegiatan administrasi yang lebih sering disebut dengan ketatausahaan pada sebuah organisasi memiliki manfaat atau hasil yang sangat penting, sehingga memiliki fungsi yang tidak boleh diremehkan. Dalam buku ini juga diulas dengan cukup panjang lebar tentang birokrasi pendidikan yaitu penggunaan praktik-praktik birokrasi dalam pelayanan pendidikan oleh aparatur pemerintahan kepada warga negara. Birokrasi pendidikan di Indonesia, mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, bertugas dalam menyusun kurikulum yang berlaku, menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan, menentukan pengalokasian anggaran, pengadaan sarana dan prasarana serta perawatannya, memperhatikan pelaksanaan proses belajar mengajar, mempersiapkan sistem evaluasi pendidikan, menjamin mutu pendidikan, dan sebagainya. Lembaga pendidikan seperti sekolah merupakan wadah organisasional di mana administrasi pendidikan dapat berperan dalam mengelola organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demikian pula dengan kebijakan sentralisasi atau desentralisasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Desentralisasi secara politis juga memberi peluang yang memadai terhadap peran serta masyarakat yang optimal dalam pengelolaan pendidikan dalam suatu wadah dewan sekolah (boards of local schools) atau komite sekolah pada tingkat sekolah, kabupaten/kota, maupun provinsi. Paradigma otonomi daerah juga menyentuh segi pengelolaan perguruan tinggi. Di era otonomi daerah sekarang, di samping kabupaten/kota, perguruan tinggi juga memiliki otonomi untuk menentukan peranannya dalam memprogramkan kepentingan yang dianggap urgen oleh perguruan tinggi tersebut sesuai dengan konteks kebutuhan daerahnya. Dengan adanya kebebasan perguruan tinggi tersebut mengatur dirinya sendiri dan komunikasi dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi atau kota/kabupaten, maka dunia perguruan tinggi diharapkan dapat memenuhi apa saja yang paling dibutuhkan oleh pemerintah setempat. Administrasi pendidikan yang baik mencerminkan pelaksanaan pendidikan yang baik. Dengan lain perkataan, apabila proses administrasi dikerjakan dengan baik, maka berarti ada kinerja yang baik, karena salah satu tugas pokok administrasi adalah "hanya" mencatat saja kejadian atau proses yang ada dalam aktivitas organisasi. Namun, dapat juga yang terjadi adalah hal sebaliknya, di mana dalam sebuah organisasi, tujuan-tujuan maupun sasaran-sasaran dari projek-projeknya di sana tidak pernah tercapai dalam artian sesungguhnya, melainkan hanya "tercapai" dalam laporan administratif, bukan pada praktik dan hasil yang sesungguhnya. Kemudian isi buku ini juga menukik pada permasalahan di level mikro namun mendasar, yaitu kepala sekolah, guru, pengawas, dan tenaga kependidikan lainnya adalah tenaga profesional yang terus menerus berinovasi untuk kemajuan sekolah, bukan birokrat yang sekadar patuh menjalankan petunjuk atasan mereka, namun sebagai insan pendidikan yang mewujudkan sekolah dengan kerangka akuntabilitas yang kuat kepada siswa dan warganya melalui pemberian pelayanan yang bermutu, dan bukan semata-mata akuntabilitas pemerintah/yayasan melalui kepatuhannya menjalankan petunjuk.
Jenis Item: | Buku |
---|---|
Subjects: | 300 Social sciences > 370 Education > 371 School management; special education > 371.2 Administrasi sekolah, administrasi pendidikan |
Divisions: | Buku |
Pengguna yang mendeposit: | Mrs Hildayati Raudah |
Date Deposited: | 06 Jan 2016 04:54 |
Last Modified: | 23 Feb 2017 04:37 |
URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/64 |
Actions (login required)
View Item |