Hukum Penyediaan Jasa Uang Kertas Peribadatan Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah

Arifah, Siti Hajar (2024) Hukum Penyediaan Jasa Uang Kertas Peribadatan Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 6 (8).

Text JURNAL_SITI_HAJAR_ARIFAH.pdf Download (461kB)

Abstract

Transaksi mu`amalah al-ijarah diperbolehkan karena mempunyai kemanfaatan yang banyak bagi umat manusia, baik dalam bentuk benda (al-ijarah `ala al-a`yan) maupun dalam bentuk jasa (al-ijarah `ala al-a`mal). Masyarakat Tanjung Gusta Medan melakukan tranksaksi al-ijarah dalam penyediaan jasa pembuatan uang kertas untuk peribadatan umat Budha, padahal jelas perkara yang erat kaitannya dengan akidah yang dapat melanggar syari`at Islam. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, sumber data primer adalah hasil observasi dan wawancara, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah. Hasil penelitian didapatkan, motivasi masyarakat Tanjung Gusta Medan dalam menyediakan jasa disebabkan beberapa hal, di antaranya karena tidak ada pekerjaan, tidak ada larangan pasti, karena alasan toleransi. Konsep al-Ijarah menyebutkan, praktik bermu`amalah dalam rangka mendapatkan kemanfaatan dengan adanya `iwadh (pengganti), dan diperbolehkan, dan dipastikan objek transaksi bukan sesuatu yang haram. Hukum penyediaan jasa pembuatan uang kertas peribadatan umat Budha Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSNMUI/IX/2017 adalah haram, sedangkan praktik transaksi yang dilaksanakan batal hukumnya, karena melanggar syari`at Islam.

Jenis Item:	Artikel
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Muamalah
Pengguna yang mendeposit:	Mrs Siti Masitah
Date Deposited:	05 Feb 2025 04:56
Last Modified:	05 Feb 2025 04:56
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/24665

Actions (login required)

View Item