Pertanggungjawaban Tindak Pidana Suap Dalam Pemilu Menurut Hukum Pidana Islam

Rahma, Tiara (2024) Pertanggungjawaban Tindak Pidana Suap Dalam Pemilu Menurut Hukum Pidana Islam. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS), 6 (2).

Text JURNAL_TIARA_RAHMA.pdf Download (408kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana suap dalam pemilihan umum (Pemilu) dari dua perspektif hukum, yaitu UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan hukum pidana Islam. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaturan hukum terhadap tindak pidana suap dalam Pemilu, serta untuk menganalisis sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku suap menurut hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 7 Tahun 2017 memiliki landasan yang kuat dalam menangani tindak pidana suap dalam Pemilu, dengan memberikan sanksi pidana kepada pelaku suap berupa pidana penjara dan denda. Dari perspektif hukum pidana Islam, suap dalam konteks Pemilu dianggap sebagai perbuatan yang merusak tatanan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip kejujuran serta integritas. Sanksi hukum pidana Islam terhadap pelaku suap dapat berupa hukuman ta'zir, yang diberikan berdasarkan kebijakan hakim atau penguasa seperti denda atau penjara. Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pertanggungjawaban tindak pidana suap dalam Pemilu dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, serta relevansinya dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi di Indonesia.

Jenis Item:	Artikel
Subjects:	2X4 FIQH > 2X4.5 Hukum Pidana/Jinayat
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Jinayah
Pengguna yang mendeposit:	Mrs Siti Masitah
Date Deposited:	31 Jan 2025 03:06
Last Modified:	31 Jan 2025 03:06
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/24287

Actions (login required)

View Item