Analisis hukum pidana islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam perkara Tindak Pidana Pembakaran Hutan (Studi Terhadap Putusan PN Padangsidimpuan Nomor: 58/Pid.Sus/2016/PN Psp)

Alwi, Muhammad (2022) Analisis hukum pidana islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam perkara Tindak Pidana Pembakaran Hutan (Studi Terhadap Putusan PN Padangsidimpuan Nomor: 58/Pid.Sus/2016/PN Psp). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

	Text COVER.....pdf Download (879kB)
	Text BAB I1...pdf Download (667kB)
	Text BAB II...pdf Restricted to Repository staff only Download (540kB)
	Text BAB III....pdf Restricted to Repository staff only Download (625kB)
	Text BAB IV1....pdf Restricted to Repository staff only Download (611kB)
	Text BAB V........pdf Download (347kB)
	Text DAFTAR PUSTAK1.....pdf Download (378kB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan hukum pidana pada tindak pidana pembakaran hutan di Indonesia berdasarkan putusan PN Padangsidimpuan Nomor :58/Pid.Sus/2016/PN Psp ? Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembakaran hutan ? Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian Yuridis Normatif. Adapun sumber penelitian ini yakni data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen dan bahan pustaka. Hutan. adalah suatu lapangan pertumbuhan. pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Namun sekarang lahan ataupun hutan dinegara kita sekarang berada pada pusat perhatian dunia, yang diakibatkan oleh kerusakan yang merajalela pada sumber daya alam yang besar.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada putusan Nomor: 58/Pi.Sus/2016/PN Psp tentang tindak pidana pembakaran hutan yang menyatakan bahwa terdakwa Nelson Manurung dan Muliadi Siburian telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pambakaran hutan dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliyar rupiah) oleh Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim kurang mempertimbangkan mengenai dampak perbuatan terdakwa terhadap kelestarian alam dan kurangnya ketegasan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara yang dinilai relatif ringan. Mengingat dampak kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran hutan yang dilakukan oleh para terdakwa bukan hanya kerugian pada areal PT.SRL tetapi akan terjadinya perluasan kebakaran hutan dan kabut asap yang dihasilkan kebakaran tersebut. Sanksi pidana dalam tindak pidana pembakaran hutan dalam pasal 78 ayat (3) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d UU RI Nomor 41 Tahun 1999 yaitu paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliyar rupiah). Kemudian dalam pandangan hukum pidana Islam temuan penulis pada perkara tindak pidana pembakaran hutan dikenakan hukuman Ta’zir yaitu hukuman yang ditentukan oleh pemerintah yang berwenang. Serta pandangan Fiqh Al-Bi’ah tindak pidana pembakaran hutan merupakan perbuatan yang haram.

Jenis Item:	Skripsi (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Tindak Pidana Pembakaran Hutan, Kehutanan, Hukum Pidana Islam
Subjects:	2X4 FIQH > 2X4.5 Hukum Pidana/Jinayat
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Jinayah > Skripsi
Pengguna yang mendeposit:	Ms Nurul Hidayah Siregar
Date Deposited:	17 May 2023 08:21
Last Modified:	17 May 2023 08:21
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/19241

Actions (login required)

View Item