Penyelidikan danpenyidikan dalam sistem pemidanaan berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 di Kabupaten Aceh Tenggara.

Mardiansyah, Sri (2019) Penyelidikan danpenyidikan dalam sistem pemidanaan berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 di Kabupaten Aceh Tenggara. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Text SKRIPSI SRI MARDIANSYAH.pdf Download (790kB)

Abstract

Islam yang sebgai agama yang universal (rahmatan lil‟alamin) memiliki sifat yang mudah beradaptasi untuk tumbuh disegala tempat dan waktu, salah satunya dalam atauran hukum tindak pidana.Indonesia sebagai negara hukum yang mengatur segala tindakkan manusia serta membatasi tindakkan yang dapat merugikan demi tercapainya kehidupan yang adil dan damai serta sejahtera. Di sisi lain islam juga mengatur tata cara sanksi hukuman bagi pelanggar yang harus dijalankan oleh pemeluk agama Islam. Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia hukum yang diwariskan oleh Belanda yang mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, namun di sisi lain dari bagian Negara Indonesia yaitu Aceh yang menerapkan hukum Islam dalam setiap pelanggar syari’at Islam bagi pemeluknya di wilayah Aceh. Aceh Tenggara adalah kabupaten yang berada di Provinsi Aceh yang menerapkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang mengatur pelaksanaan hukum acara bagi pelangggar syari’at di Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam melaksanakan peraturan hukum acara pidana berdasrkan hukum pidana positif mengacu kepada aturan yang telah diterapkan di dalam KUHAP yang mana dalam hal penyelidikan dan penyidikan dilimpah kan kepada aparat Kepolisian Repulik Indonesia dan jika perkara tersebut termasuk pidana khusus maka penyidikan akan dilimpahkan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil atau PPNS yang melakukan tindakkan penyidikan sesuai dengan keahliannya. Sedangkan dalam penyelidikan dan penyidikan berdasaekan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat semestinya dilimpahkan kepada PPNS yang dilimpahkan berdasarkan petunjuk Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Namun dalam kenyataanya segala perkara yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara masih dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jenis Item:	Skripsi (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Penyelidikan, Penyidikan, Pemidanaan, Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013, Aceh Tenggara
Subjects:	2X4 FIQH > 2X4.5 Hukum Pidana/Jinayat
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Jinayah > Skripsi
Pengguna yang mendeposit:	Mrs. Misdar Piliang
Date Deposited:	17 May 2023 04:41
Last Modified:	17 May 2023 04:41
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/19226

Actions (login required)

View Item