Sanksi Hukum Penimbunan Pupuk Subisidi Perspektif Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang-Barang (Analisis Terhadap Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam)

Simbolon, Atikah Az-Zahra (2022) Sanksi Hukum Penimbunan Pupuk Subisidi Perspektif Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang-Barang (Analisis Terhadap Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

	Text COVER.pdf Download (910kB)
	Text BAB I.pdf Download (735kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (735kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (496kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (685kB)
	Text BAB V.pdf Download (383kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (488kB)

Abstract

Pupuk yang memiliki subsidi merupakan pupuk yang logistik serta distribusinya mendapat bantuan dari pemerintah buat petani yang dilakukan atas pedoman program pemerintah. Bantuan pupuk pula ditujukan buat merespon kecondongan ekskalasi harga pupuk di pasar Global serta penyusutan tingkatan profit upaya bercocok tanam. Berikutnya, kebijaksanaan bantuan pupuk pula bermaksud buat penuhi 6 asas dalam distribusi pupuk, ialah pas tipe, total, nilai, lokasi, durasi, serta kualitas. Akan tetapi banyak yang menimbun pupuk subsidi dengan tujuan tertentu. Perbuatan tersebut jelas melanggar aturan hukum di Indonesia dan secara pidana Islam. Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yaitu Bagaimana larangan penimbunan pupuk subsidi menurut Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang-Barang? Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku Penimbunan Pupuk Subsidi dalam perspektif Hukum Pidana ? Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku Penimbunan Pupuk Subsidi dalam perspektif Hukum Pidana Islam? Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian dalam skirpsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian menunjukkan setiap orang untuk menimbun, kecuali dengan izin, menjadi dengan setahu Pemerintah. Dalam permasalahan penimbunan pupuk subsidi, Undang- Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang-Barang dapat diartikan sebagai bentuk penimbunan barang dengan perbuatan yang sifatnya tindak pidana ekonomi dengan tujuan untuk melambungkan harga pasar saat terjadi kelangkaan. Di dalam Al Qur’an dan hadis hanya memuat tentang aturan meninggalkan dan pengharaman penimbunan barang. Akan tetapi persoalan penimbunan ini dapat dimasukkan dalam pidana ta’zir. Dalam pidana ta’zir hukuman pidana ini mengikut pada undang-undang yang berlaku dalam negara yang saat itu berlaku. Dalam pidana Islam dapat dilakukan dengan pelaksaan pidana ta’zir yaitu mengikuti pada perundang-undangan tentang penimbunan barang di Indonesia. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penimbunan pupuk bersubsidi yang terjadi dilaksanakan melalui dua jalur yaitu, jalur non penal dan penal. Sedangkan jalur penal yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan atau tindak pidana, dengan dilakukannya penyidikan oleh kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan untuk selanjutnya dapat diproses melalui Pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Jenis Item:	Skripsi (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Pupuk Subsidi, Penimbunan, Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam
Subjects:	2X4 FIQH > 2X4.5 Hukum Pidana/Jinayat
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Jinayah > Skripsi
Pengguna yang mendeposit:	Ms Nurul Hidayah Siregar
Date Deposited:	17 Apr 2023 04:36
Last Modified:	17 Apr 2023 04:36
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/18873

Actions (login required)

View Item