Turnip, Ibnu Radwan Siddik Dinamika penerapan syarat fakultatif poligami dalam Putusan Pengadilan Agama di Indonesia. In: Sultan Agung International Conference on Islamic Studies (SAICIS), 15-16 November 2022.
Text
Konferensi Internasional SAICIS 2022 Ibnu Radwan Siddik.pdf Download (1MB) |
Abstract
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 KHI ditegaskan bahwa terdapat tiga kondisi yang menjadi alasan atau syarat fakultatif dalam berpoligami, yakni isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagi isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam penerapannya, ketentuan syarat fakultatif ini diterapkan dengan ketat oleh para hakim sebagai pertimbangan putusan Pengadilan Agama seperti tertuang dalam putusan PA Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk. Namun, terkadang para hakim mengabaikan persyaratan fakultatif ini dalam pertimbangan hukum mereka, sebagaimana tertuang dalam keputusan PA Nomor 789/Pdt.G/2019/PA. Ska. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sebenarnya dinamika penerapan syarat fakultatif dalam berpoligami pada putusan pengadilan Agama di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum dan fisafat hukum. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan hasil wawancara dari beberapa hakim Pengadilan Agama di Indonesia, dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi dinamika yang progresif di kalangan para hakim Agama di Indonesia dalam menjadikan syarat fakultatif berpoligami sebagai pertimbangan putusan pengadilan. Sebagian hakim tidak lagi terfokus dan mengabaikan pada syarat-syarat fakultatif dalam mengizinkan poligami bagi seorang suami.Hakim memandang jauh ke depan dengan penggunaan pendekatan yurisprudensi (fiqh) dan manfaat (maslahah) dalam mengabulkan permohonan izin poligami sebagaimana tertuang dalam keputusan PA Nomor 789/Pdt.G/2019/PA. Ska. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami apabila terdapat indikasi poligami sehat, yang ditandai dengan persetujuan istri, suami mampu secara ekonomi dan harta bersama suami dan istri pertama telah ditetapkan agar tidak menjadi pemicu masalah tersebut nantinya. Keputusan seperti itu diharapkan dapat menjadi solusi untuk masalah banyak praktik poligami yang tidak melalui izin pengadilan agama yang terjadi di masyarakat
Jenis Item: | Konferensi atau Workshop (Speech) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | poligami, kondisi fakultatif, Keputusan Pengadilan Agama |
Subjects: | 2X4 FIQH > 2X4.3 Hukum Perkawinan / Munakahat > 2X4.31 Nikah > 2X4.315 Poligami dan poliandri |
Divisions: | Konferensi / Workshop (Conference and/or Workshop) |
Pengguna yang mendeposit: | Ms Nurul Hidayah Siregar |
Date Deposited: | 12 Apr 2023 08:19 |
Last Modified: | 12 Apr 2023 08:19 |
URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/18770 |
Actions (login required)
View Item |