Persepsi Milenial Kab. Asahan Terhadap Demokrasi Dan Kebijakan Hukum Pemerintahan Joko Widodo (Studi Terhadap RUU KUHP)

Triani, Triani (2021) Persepsi Milenial Kab. Asahan Terhadap Demokrasi Dan Kebijakan Hukum Pemerintahan Joko Widodo (Studi Terhadap RUU KUHP). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Text SKRIPSI TRIANI FUSI.pdf Download (667kB)

Abstract

Indonesia adalah negara demokrasi dimana rakyat berhak menyalurkan suara dalam pemerintahannya.Demonstrasi sudah tidak asing lagi bahkan menjadi ciri khas dari negara dengan sistem demokrasi. Dalam politik islam sendiri aksi demonstrasi sangat tidak disarankan dalam agama islam, hal ini dikarenakan aksi demonstrasai menimbulkan banyaknya kemudaratan daripada kebaikan, contohnya adalah kerusakan fasilitas umum, perdebatan, dan perkelahian. Islam sendiri mrmiliki cara yang baik dalam menyelesaikan maslah yaitu dengan bermusyawarah secara baik. RancanganUndang-Undang Kitab Hukum Pidana banyak sekali menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat dan mahasiswa, Banyaknya persepsi penolakan atas kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah yang dianggap menekan masyarakat kebawah. Oleh karena itu permasalahan ini perlu diteliti untuk mendapatkan jawaban yang jelas atas alasan milenial (Mahasiswa) Kab.Asahan mengenai persepsi milenial melakukan sebuah gerakan demonstrasi penolakan RUU KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif dengan metode wawancara secara langsung kepada narasumber yaitu mahasiswa dan DPRD Kab.Asahan sebagai Informan atas perumusan masalah yang terjadi mengenai persepsi milenial dan tanggapan DPRD terhadap permasalahan RUU KUHP dan pendapat narasumber mengenai nilai demokrasi apabila RUU KUHP disahkan. Hasil dari penelitian ini adalah mahasiswa yang tidak setuju dengan di sahkannya RUU KUHP. Pengaduan atas permasalahan Mahasiswa yang melakukan demonstrasi menolak RUU KUHP diterima oleh Ketua DPRD Kab. Asahan H. Baharuddin Harahap, S.H, M.H dengan diadakannya diskusi terbuka di depan Kantor DPRD Kab.Asahan dan DPRD Kab.Asahan akan mengirim surat atas penolakan dari mahasiswa Asahan disahkannya RUU KUHP kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara.Demonstrsi yang terjadi dikarenakan komunikasi politik yang tidak terjalin dengan baik antara komunikan (masyarakat) dan komunikator (pemerintahan).DPRD Kab. Asahan memberikan saran sebaiknya mahasiswa dapat mengajukan surat pengaduan ke Kantor DPRD Kab.Asahan dan tidak melakukan demonstrasi.

Jenis Item:	Skripsi (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Demokrasi, Kebijakan Hukum
Subjects:	2X6 SOSIAL DAN BUDAYA > 2X6.2 Politik
Divisions:	Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam > Pemikiran Politik Islam > Skripsi
Pengguna yang mendeposit:	Mr Muhammad Aditya
Date Deposited:	19 Aug 2022 08:34
Last Modified:	19 Aug 2022 08:34
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/15354

Actions (login required)

View Item