Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan)

Hariati, Dwi (2021) Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Preview

Text SKRIPSI DWI YUDISIUM 2022.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN)” Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Setiap anak memiliki hak yang melekat pada dirinya, sekalipun anak tersebut berstatus sebagai ABH. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Selain itu, Lapas juga mempunyai peran yang berfungsi sebagai tempat pembinaan para narapidana dan anak didik termasuk di dalamnya ABH. Skripsi ini memfokuskan pada pemenuhan hak-hak ABH yang dilaksanakan terkhusus oleh Lapas dalam seluruh rangkaian kegiatan pembinaan terhadan ABH. Untuk menemukan sejauh mana efektivitas peran Lapas terhadap pemenuhan hak-hak ABH. Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif-Empiris yaitu suatu penelitian yang menggabungkan antara teori normatif dan empiris. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak ABH di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan berjalan dengan efektif, tidak ada kekerasan dan non diskriminasi. Kegiatan pembinaan yang diberikan lapas berupa pendidikan, ritual ibadah, kesehatan, kegiatan rekreasional, dan penyuluhan hukum, serta penyaluran hobi seperti sepak bola dan bermain musik. Hambatan petugas Lapas untuk melaksanakan pemenuhan hak- hak ABH yakni fasilitas yang belum lengkap, petugas tidak dapat mengontrol seluruh ABH satu persatu terkhusus dari segi psikisnya, dan ABH yang tidak patuh dan melakukan pelanggaran. Serta wabah Covid-19 yang merebak sejak tahun 2020 menyebabkan segala kegiatan pembinaan lapas di lakukan secara daring. Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak dan KHI terhadap pemenuhan hak-hak ABH adalah menurut UU Perlindungan anak, perlakuan atas anak sudah dilakukan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak. Sedangkan menurut KHI, pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah benar bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun dan hal ini berlaku pula di lingkungan lapas.

Jenis Item:	Skripsi (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Anak Yang berhadapan dengan Hukum (ABH) , Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law > 348 Law (Statutes), regulations, cases
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Ahwal Syakhshiyyah > Skripsi
Pengguna yang mendeposit:	Ms Nurul Hidayah Siregar
Date Deposited:	18 Feb 2022 08:24
Last Modified:	18 Feb 2022 08:24
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/13786

Actions (login required)

View Item