PANDANGAN ULAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 PASAL 1 TENTANG WAKAF BERJANGKA (Study Penelitian Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Kota Tanjung Balai)

DORA, DINI NILVA (2013) PANDANGAN ULAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 PASAL 1 TENTANG WAKAF BERJANGKA (Study Penelitian Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Kota Tanjung Balai). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Text CAVER 1.doc - Published Version Download (306kB)

Abstract

Adapun judul skripsi ini adalah PANDANGAN ULAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG No. 41 TAHUN 2004 PASAL 1 TENTANG WAKAF BERJANGKA (Study Penelitian Majelis Ulama Indonesia Kota Tanjung Balai). Wakaf adalah suatu lembaga Syari’at Islam yang memberikan hukum tersendiri pada harta kekayaan seseorang dengan tujuan untuk menegakkan dan melaksanakan Syari’at Islam, terutama dalam bidang peribadatan dan bidang sosial keagamaan. Dalam hal perkembangan dan pelaksanaan wakaf terdapat Majelis Ulama Indonesia yang merupakan suatu Lembaga Keagamaan yang membimbing dan melayani umat Islam yang membutuhkan pemahaman agama. Wakaf telah diatur didalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 yaitu “ Perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta bendamiliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah ”. tetapi pada kenyataannya didalam Fiqh Islam yang selama ini berkembang tidak terdapat adanya pernyataan terhadap wakaf berjangka, maka kenyataan ini menimbulkan pertanyaan : bagaimana pandangan MUI terhadap Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Wakar berjangka ? Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan itu, studi ini diarahkan pada metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan yang dimaksud untuk menjelaskan masalah yang diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam kaitannya dengan peraturan hukum dan melihat kehidupan yang berkembang dalam masyarakat atau dalam kenyataannya. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia keadaan atau gejala lainnya, sedangkan analisis data yang dipergunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yakni penulis hanya menyajikan apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya Majelis Ulama Indonesia menolak dan tidak menyetujui dengan adanya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 tentang wakaf berjangka untuk tidak direalisasikan dikalangan masyarakat Kota Tanjung Balai, ada beberapa faktor yang menyebabkan MUI menolak antara lain yaitu : (i) Undang-undang tersebut telah bertentangan dengan dasar hukum wakaf yang telah tercantum dalam Al-quran yaitu Surat Ali-Imran ayat 92 dan Surat Al-Baqarah 267. (ii) Bahwasanya wakaf berjangka tersebut bukan disebut sebagai wakaf tetapi sebaiknya dikatakan sebagai kontrak karena tidak selama-lamanya. (iii) Pada umumnya masyarakat di Kota Tanjung Balai penganut Mazhab Syafi’iyyah yang tidak menetapkan dan mengenal dengan adanya wakaf berjangka. Maka sampai saat ini wakaf masih terlaksana sesuai dengan kaedah Fiqh, bukan berdasarkan pada Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 tentang wakaf berjangka dan MUI tidak membenarkan dan tidak merealisasikan adanya wakaf berjangka di Kota Tanjung Balai.

Jenis Item:	Skripsi (Skripsi)
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Ahwal Syakhshiyyah > Skripsi
Pengguna yang mendeposit:	Prodi Hukum Keluarga
Date Deposited:	12 Jun 2020 07:08
Last Modified:	12 Jun 2020 07:08
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/8875

Actions (login required)

View Item