PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG ISBAT WAKAF TERHADAP TANAH WAKAFYANG BELUM BERSERTIFIKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 2004 (StudiKasusPadaKecamatanPanai Tengah KabupatenLabuhanBatu)

AHMAD EFENDI HARAHAP, AHMAD EFENDI (2013) PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG ISBAT WAKAF TERHADAP TANAH WAKAFYANG BELUM BERSERTIFIKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 2004 (StudiKasusPadaKecamatanPanai Tengah KabupatenLabuhanBatu). Skripsi thesis, UIN Sumatera Utara Medan.

Full text not available from this repository.

Abstract

Skripsiiniadalahhasildaristudilapangantentang PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG ISBAT WAKAF TERHADAP TANAH WAKAF YANG BELUM BERSERTIFIKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 (STUDI KASUS PADA KECAMATAN PANAI TENGAH KABUPATEN LABUHAN BATU) yangbertujuanunrukmenjawabrumusanmasalah:BagaimanaketentuanUndang-undangtentangIsbatWakafterhadaptanahwakaf yang belumbersertifikat?,ApapandanganmasyarakattentangIsbatWakafpadatanahWakaf yang belumbersertifikat? Dan BagaimanaanalisisterhadapIsbattanahwakaf yang belumbersertifikatmenurutUndang-undang No 41 tahun 2004?.Metodepengumpulan data yang digunakanadalahdengancarastudilapangan. Selanjutnya di analisisdenganpola piker deduktif.Hasilstudimenyimpulkanbahwapendapatmasyarakatberbeda-bedadalammenanggapiisbatwakafterhadaptanahwakaf yang belumbersertifikat, untukitupadatanah yang belummemilikisertifikat di upayakanisbatwakafnyasebagaisaranamemperolehkekuatanhukumdansertifikatwakaf. Proses pelaksanaanisbatwakaf di pengadilan agama meliputi 4 tahapyaitupengajuanpermohonan, pemeriksaan, pembuktiansertapenetapanisbatwakaf, danmerupakanupaya yang dilakukanuntukmenjustifikasiperbuatanmasalalu. Ketikatanahwakafmemiliki status yang tidakjelasdanwakifjikatelahmeninggaldunia, makaisbatwakafdapatmenjadisolusiuntuk member penetapanterhadap status tanahwakaf.Isbattanahwakaftersebutdapatmenjadiacuanbagibadanpertanahanuntukmenertipkansertifikattanahwakaf.Dasarhukumisbatwakafmengacupadaundang-undang No 41 tahun 2004beserta PP No. 28 tahun 1977 tentangperwakafantanahmilik yang merupakanpelaksanaandaripasal 49 ayat 3 undang-undangNo 5 tahun 1960 tentangperaturandasarpokok-pokok agrarian (UUPA). Untukmelindungitanahwakafsesuaidenganfungsidantujuannya. Dan di dalam PP No 28 tahun 1977 pasal 9 menjelaskanbahwaperwakafanharus di lakukansecaratertulis, tidakcukuphanyadenganikrarlisansaja, tujuannyaadalahmemperolehbuktiotentik. Sedangkankesimpulanhasilanalisisisbahwawakafmenurutundang-undang No 41 tahun 204 jikatermasukkewenanganpengadilan agama dalammenanganimasalah-masalahtanahwakaf yang belumbersertifikat.Yaknihartawakafwajibdidaftarkandan di umumkan.Untukpendataantanahwakafsecaranasional di seluruhwilayahnusantarasebagaiperlindungantanahwakaf, hal yang perludilakukanadalahbagaimana agar tanahwakaf yang adaitu di amankansedemikianrupa.khususnyapadaKecamatanPanai Tengah KabupatenLabuhanBatu.

Jenis Item:	Skripsi (Skripsi)
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law 300 Social sciences > 340 Law > 346 Private law
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Ahwal Syakhshiyyah > Skripsi
Pengguna yang mendeposit:	Prodi Hukum Keluarga
Date Deposited:	26 Feb 2020 08:22
Last Modified:	12 Jun 2020 05:33
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/8416

Actions (login required)

View Item