KEBIJAKAN PERGESERAN PENGELOLAAN DANA DESA DARI PASIF MENJADI AKTIF SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG DESA DAN FIQH SIYASAH

HARMAYNI, HARMAYNI (2024) KEBIJAKAN PERGESERAN PENGELOLAAN DANA DESA DARI PASIF MENJADI AKTIF SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG DESA DAN FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

	Text cover_Mayniii.pdf Download (937kB)
	Text BAB_I_Mayni.pdf Download (473kB)
	Text BAB_II_M.pdf Download (468kB)
	Text BAB_III_M.pdf Download (348kB)
	Text BAB_IV_M.pdf Download (471kB)
	Text BAB_V_M.pdf Download (167kB)
	Text DAFTAR_PUSTAKA_M.pdf Download (281kB)

Abstract

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa telah mengubah paradigma pengelolaan dana desa dari pasif menjadi aktif dengan menerapkan konsep fiqh siyasah. Konsep ini memungkinkan desa untuk mengelola dana secara proaktif, meningkatkan kemandirian finansial, dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat setempat. Melalui pendekatan ini, dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, penerapan kebijakan ini juga memerlukan pengawasan yang ketat agar dana desa tidak disalahgunakan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa telah mengubah paradigma pengelolaan dana desa di Indonesia, menggeser dari pendekatan pasif menjadi aktif dengan menerapkan konsep fiqh siyasah. Konsep ini menekankan pada pengelolaan dana desa secara proaktif untuk meningkatkan kemandirian finansial dan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Melalui pendekatan ini, dana desa tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rutin, tetapi juga untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan. Selain itu, dana desa juga dialokasikan untuk program pemberdayaan ekonomi lokal seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pengembangan potensi wisata. Namun, penerapan kebijakan ini juga menghadapi tantangan, terutama terkait pengawasan dan akuntabilitas. Perlu adanya mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan dana desa serta memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan perencanaan yang matang dan partisipatif juga menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan ini, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari tingkat desa hingga nasional. Dengan demikian, transformasi dari pengelolaan dana desa yang pasif menjadi aktif sesuai dengan prinsip fiqh siyasah diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa di Indonesia.

Jenis Item:	Skripsi (Skripsi)
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law 300 Social sciences > 340 Law > 342 Constitutional and administrative law
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah > Skripsi
Pengguna yang mendeposit:	Mrs Siti Masitah
Date Deposited:	10 Feb 2025 03:37
Last Modified:	11 Feb 2025 06:43
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/25206

Actions (login required)

View Item