PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI HAK PEKERJA KARENA UPAH TIDAK DIBAYAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 79/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn)

Siahaan, Henny Mawaddah (2023) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI HAK PEKERJA KARENA UPAH TIDAK DIBAYAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 79/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

	Text judul-cover_fix.pdf Download (881kB)
	Text BAB_I.pdf Download (591kB)
	Text BAB_II.pdf Download (308kB)
	Text BAB_III.pdf Download (282kB)
	Text BAB_IV.pdf Download (129kB)
	Text DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (245kB)

Abstract

Salah satu alasan Undang-Undang Perubahan dan Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2020 (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja) muncul setelah Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003 (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) adalah bahwa peraturan tertentu yang berlaku di waktu menempatkan pekerja pada posisi yang tidak optimal dalam hal pemberian pelayanan terkait penempatan tenaga kerja dan jaringan komunikasi. Dianggap tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan saat ini atau mengantisipasi tren masa depan karena posisi seseorang atau kekurangannya. Pelaksanaan UU Ketenagakerjaan diharapkan dapat: menyelesaikan masalah perlindungan dan menjamin hak-hak pekerja. Perlindungan hukum telah disusun dalam dokumen-dokumen sebagai berikut: Pembukaan UUD 1945 yang berdasarkan Pancasila; Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28D ayat 1 dan Pasal 33; dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang diubah dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan-peraturan lainnya. Sementara di atas kertas, pengambilan keputusan di tempat kerja harus bebas dan adil, dalam praktiknya, sering kali tidak, itulah sebabnya masalah muncul. Perlu diselesaikan agar semua pihak dapat menerimanya, melihat manfaatnya, beriman kepada hukum, dan merasa dilindungi olehnya agar berlaku efektif. Metode yuridis standar digunakan dalam penelitian ini. Penelitian dalam yurisprudensi normatif melibatkan pemeriksaan berbagai aturan hukum formal, seperti undang-undang, peraturan, dan teks teoritis yang kemudian diterapkan pada masalah dunia nyata. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak-hak pekerja masih sering terjadi. Pelanggaran hak karyawan yang dibahas di tempat kerja karena kesulitan tidak dikompensasi. Pekerja harus menyadari hak mereka sebagai karyawan untuk menerima kompensasi yang adil sebagai imbalan atas waktu dan tenaga mereka.

Jenis Item:	Skripsi (Skripsi)
Subjects:	000 Generalities > 090 Manuscripts and rare books 900 Geography and history > 930 History of ancient world 900 Geography and history > 940 General history of Europe
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum > Skripsi
Pengguna yang mendeposit:	Mrs. Dzakkiyah Addawiyah Marpaung
Date Deposited:	09 Dec 2023 10:20
Last Modified:	16 Dec 2023 08:19
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/21278

Actions (login required)

View Item