Tugas Kepala Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Pedagang Kaki Lima Kota Binjai (Implementasi Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2020 Tetang Dispensasi Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima dan Perspektif Fiqh Siyasah)

Kasbi, Delviana Anggraini (2022) Tugas Kepala Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Pedagang Kaki Lima Kota Binjai (Implementasi Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2020 Tetang Dispensasi Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima dan Perspektif Fiqh Siyasah). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

	Text Cover Delvi.pdf Download (547kB)
	Text BAB I (Perpustakaan).pdf Download (842kB)
	Text BAB II (Perpustakaan).pdf Download (540kB)
	Text BAB II (Perpustakaan).pdf Restricted to Repository staff only Download (540kB)
	Text BAB III (Perpustakaan).pdf Restricted to Repository staff only Download (946kB)
	Text BAB IV (Perpustakaan).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB V (Perpustakaan).pdf Download (194kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA (Perpustakaan).pdf Download (1MB)

Abstract

Pedagang kaki lima sebagai sektor informal sangat menarik dalam menciptakan lapangan kerja dan menyediakan barang/jasa murah serta reputasinya sebagai katup pengaman yang dapat mencegah merjalelanya pengangguran dan keresahan sosial. Disamping itu, sektor informal sangat menarik karena dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kecenderungan sosial ekonomi kepada penentu kebijakan. Dalam hal ini pedagang kaki lima juga mempunyai kontribusi yang cukup berpengaruh terhadap daerah, namun dalam hal ini pedagang kaki lima disebagian daerah masih belum mempunyai ketetapan hukum yang dapat melindungi para pedagang agar mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam berdagang. Karena itu Walikota Binjai memberikan perlindungan hukum untuk para pedagang kaki lima di Kota Binjai untuk membuat para pedagang merasa terlindungi dan merasa aman. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, Perlindungan hukum pedagang kaki lima menurut Perwal 28/2020 Kota Binjai, Implementasi Perwal 28/2020 dalam memberikan perlindungan hukum pedagang kaki lima Kota Binjai dan Tugas kepala daerah dalam memberikan perlindungan hukum pedagang kaki lima perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai, mengobservasi dan mendokmentasikan yang berkaitan dengan perlindungan hukum pedagang kaki lima. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan meninjau semua data yang dikumpulkan yang didukung oleh hasil wawancara di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Tugas Kepala daerah dalam memberikan perlindungan hukum pedagang kaki lima di Kota Binjai belum efektif karena dalam memberikan perlindungan hukum pedagang kaki lima masih terdapat beberapa kendala yang diantaranya memberikan lokasi tempat yang lebih strategis lagi, kurangnya kebersihan lokasi dagang untuk pedagang kaki lima, kurangnya pengawasan dan penindakan yang lebih tegas dalam menjalankan perwal tersebut. Menurut perspektif fiqh siyasah, pemimpin adalah orang yang menjadi perwakilan dari rakyat dan bertanggung jawab untuk mentaati, mengayomi, dalam mencapai kemasalahatan manusia.

Jenis Item:	Skripsi (Skripsi)
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah > Skripsi
Pengguna yang mendeposit:	Ms Nurul Hidayah Siregar
Date Deposited:	15 May 2023 04:16
Last Modified:	15 May 2023 04:16
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/19192

Actions (login required)

View Item