Ummi, Mega Maharani (2022) Implementasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Tinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah ( Studi Pada Kantor BKPSDM Aceh Tenggara). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Text
Caver Mega.pdf Download (1MB) |
|
Text
BAB I Mega.pdf Download (542kB) |
|
Text
BAB II Mega.pdf Restricted to Repository staff only Download (533kB) |
|
Text
BAB III Maga.pdf Restricted to Repository staff only Download (813kB) |
|
Text
BAB IV Mega.pdf Restricted to Repository staff only Download (482kB) |
|
Text
BAB V Meg.pdf Download (264kB) |
|
Text
dAFTAR pUSTAKA MEGA.pdf Download (872kB) |
Abstract
Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan mutasi pegawai yaitu adanya pegawai yang belum lama menduduki jabatan barunya namun dimutasikan lagi ke kantor lain atau tugas jabatan lain, sedangkan jika melihat dalam ketentuan pelaksanaan mutasi dalam beberapa aturan sangat bertolak belakang dalam aturan tersebut, Problematika yang sering terjadi pada pemerintahan daerah saat ini adalah sering nya terjadi mutasi di semua instasi, seperti yang terjadi di Pemerintahan Aceh tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 di Kantor BKPSDM Aceh Tenggara, Sanski Hukum Yang Berlaku Jika Mutasi Pns Tidak Sesuai Dengan Peraturan BKN No. 5 Tahun 2019 Di Kantor BKPSDM Kabupaten Aceh Tenggara, Pandangan Figh Siayasah Terhadap Implementasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesua Nomor 5 Tahun 2019 Tata cara pelaksanaan Mutasi dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Kantor BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia), Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum eksperimental yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut sebagai penelitian lapangan. Kajian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat . Hasil penelitian ini adalah dalam menjalankan aturan tersebut tidak terdapatnya implementasi aturan yang telah ditetapkan mengenai tata cara pelaksanaan mutasi ASN, dalam aturan yang telah dijelaskan prosedur-prosedur tata cara mutasi yang seharusnya dijalankan di kantor BKPSDM Aceh Tenggara tidak sesuai dengan aturan BKN yang ada. Dalam hal ini tentunya harus ada sanksi hukum yang diberlakukan untuk menimbulkan efek jera. Jika aturan yang telah diberlakukan tidak dijalankan, namun di dalam aturan BKN No.5 Tahun 2019 tidak terdapat sanksi hukum yang jelas tertulis, melainkan sanksi hukum terhadap mutasi tersebut berada diaturan lainnya. Hubungan tata cara mutasi ini berkaitan dengan fiqh siyasah yaitu fiqh siyasah dusturiyyah yang dimana penjelasan mengenai aturan perundang-undangan yang dibuat demi kemashlahatan umat bukan demi kepentingan pribadi ataupun penguasa.
Jenis Item: | Skripsi (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Mutasi, Pegawai Negeri Sipil, BKPSDM |
Subjects: | 2X4 FIQH > 2X4.7 Hukum Internasional > 2X4.71 Hukum ketatanegaraan |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah > Skripsi |
Pengguna yang mendeposit: | Ms Nurul Hidayah Siregar |
Date Deposited: | 13 Apr 2023 03:59 |
Last Modified: | 13 Apr 2023 03:59 |
URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/18782 |
Actions (login required)
View Item |