Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam upaya penanganan dan penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Pantai Labu)

Siahaan, Bram Prayoga (2022) Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam upaya penanganan dan penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Pantai Labu). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

	Text cover bram Prayoga siahaan.pdf Download (2MB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (609kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (811kB)
	Text BAB V.pdf Download (297kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (541kB)

Abstract

Sengketa tanah pada masyarakat maupun dengan perusahaan ataupun badan hukum, pada umumnya dasar penyebab utama dari adanya sengketa tanah di Kabupaten Deli Serdang lebih menonjol pada aspek ekonomi, politik. Oleh karena itu upaya-upaya penyelesaiannya pun haruslah mempertimbangkan pada faktor-faktor ekonomi politik. Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh tidak sesuai (bertentangan) dengan alur permasalahan yang dihadapi, maka dikhawatirkan akan timbul konflik yang berkepanjangan dalam penyelesaian sengketa pertanahan seperti yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa tinjauan fiqh siyasah mempertegas Upaya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Tanah termasuk dalam pembahasan siyasah dusturiyah yang membahas permasalahan perundang-undangan yang akan mengintegrasikan kembali konsep dari Undang-undang tersebut. Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi didalam kehidupaan masyarakat secara nyata. Analisa Kualitatif yang dilakukan untuk mencari dan menyusun hasil yang diperoleh dari berbagai metode diatas yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. adapun teknik yang digunakan peneliti yaitu editing, analyzing dan organizing. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa Penyelesaian sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi sebagaimana pasal 43 ayat (1) bahwa penyelesaian kasus dapat diselesaikan melalui mediasi oleh BPN Sebagai mediator, BPN mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari hal-hal yang dianggap penting bagi mereka. Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah yang dibahas dalam siyasah dusturiyah yang membahas masalah perundang-undangan, bahwa Hasil penelitian dalam Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dalam Upaya Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kabupaten Deli Serdang bahwa pelaksanaan di lapangan belum sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah ataupun syari’at Islam. Sebab masih ada terdapat sengketa atau konfik pertanahan di kabupaten Deli Serdang yang belum terselesaikan. Padahal dalam Islam telah dijelaskan di dalam Surah An-Nisa ayat 58: “sungguh, allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. sungguh, allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. sungguh, allah maha mendengar, maha melihat.

Jenis Item:	Skripsi (Skripsi)
Subjects:	2X4 FIQH > 2X4.7 Hukum Internasional > 2X4.71 Hukum ketatanegaraan
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah > Skripsi
Pengguna yang mendeposit:	Ms Nurul Hidayah Siregar
Date Deposited:	06 Apr 2023 07:43
Last Modified:	06 Apr 2023 07:43
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/18548

Actions (login required)

View Item