Implementasi Kebijakan Pemerintah Tapteng dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan UU No 38 Tahun 2004 Ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kelurahan Sibuluan Terpadu Kecamatan Pandan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah)

Hutagalung, Shintiya Novitasari (2022) Implementasi Kebijakan Pemerintah Tapteng dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan UU No 38 Tahun 2004 Ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kelurahan Sibuluan Terpadu Kecamatan Pandan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

	Text COVER SKRIPSI.pdf Download (1MB)
	Text BAB I .pdf Download (523kB)
	Text BAB II (15).pdf Restricted to Repository staff only Download (674kB) | Request a copy
	Text BAB III (15).pdf Restricted to Repository staff only Download (659kB) | Request a copy
	Text BAB IV (16).pdf Restricted to Repository staff only Download (949kB) | Request a copy
	Text BAB V (17).pdf Download (393kB)
	Text daftar pustaka (12).pdf Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan aturan dan kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah Tapanuli Tengah dalam pembangunan infrastruktur jalan, dimana dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (3) Tentang Jalan menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang dalam penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi kenyataan dalam masyarakat dan mengunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer di dapatkan dari wawancara langsung kepada tokoh pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah. Data sekunder adalah data yang di dapatkan dari beberapa literatur seperti buku, jurnal, yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan bahwa untuk terpenuhinya peranan jalan sebagaimana mestinya, pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan jalan. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah belum sepenuhnya melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkankan kebijakan yang telah dibuat dan undang-undang yang berlaku. Hal dapat dilhat dari kerusakan jalan yang terjadi di beberapa wilayah kelurahan yang ada di Tapanuli Tengah, salah satunya diwilayah kelurahan Sibuluan Terpadu. Kerusakan jalan dan terkendalanya pembangunan infrastruktur jalan ini disebabkan kurangnya anggaran dalam proses pembangunan infrastruktur jalan sampai saat ini. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah diharapkan dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan yang berada di Kelurahan Sibuluan terpadu, agar terjadi keseimbangan pemerataan dan pembangunan antar daerah dan antar kawasan.

Jenis Item:	Skripsi (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Implementasi, Kebijakan, Pemerintah, Infrastruktur, Jalan. Fiqh Siyasah
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah > Skripsi
Pengguna yang mendeposit:	Mr Muhammad Aditya
Date Deposited:	13 Mar 2023 04:16
Last Modified:	13 Mar 2023 04:28
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/18096

Actions (login required)

View Item