Hukum Media Sosial di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam

Arisandy, Danil Putra (2022) Hukum Media Sosial di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. Doctoral thesis, Univerisitas Islam Negeri Sumatera Utara.

	Text 1. Cover (3).pdf Download (3MB)
	Text 2. BAB I (4).pdf Download (504kB)
	Text 3. BAB II (4).pdf Restricted to Repository staff only Download (924kB) | Request a copy
	Text 4. BAB III (5).pdf Restricted to Repository staff only Download (326kB) | Request a copy
	Text 5. BAB IV (4).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text 6. BAB V (4).pdf Download (226kB)
	Text 7. Daftar Pustaka (3).pdf Download (385kB)

Abstract

Pengguna internet terus bertambah sehingga penyampaian pendapat dimuka umum beralih ke media digital, informasi yang cepat berpindah, sehingga bermuamalah di media sosial memiliki dampak pelanggaran hukum yang tertuang pada UU ITE. Semenjak berlakunya aktifis Indonesia menilai UU ITE peraturan ini menghalangi aktifitas masyarakat di media sosial dan menghambat demokrasi, aturan ini memiliki pasal-pasal yang dapat menjerat pengguna media sosial sebagai terlapor. Penafsiran dari pasal-pasal diperaturan ini berujung kepada pidana. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif. Fokus penelitian ialah analisis kritis UU ITE dan Fatwa MUI Tentang Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Sumber data ialah UU ITE dan Fatwa MUI. Sumber kepustakaan dan buku-buku yang relevan. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Hakim, SKB 3 Menteri. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Adapun grand teori dalam penelitian ini adalah teori Critical Legal Study dan Teori Sistem Maqasid Syariah (Jasser Auda). Penelitian ini mengkritik Pasal-Pasal UU ITE dan Fatwa MUI yang mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hasil penelitian menyimpulkan, Pertama, bahwa UU ITE dalam implementasinya cenderung dimafaatkan sebagai alat penyerang lawan politik dan balas dendam, menyasar kepada masyarakat yang buta terhadap hukum, karena UU ITE berpotensi ditafsirkan secara liar sesuai kepentingan, sehingga mengekang hak berdemokrasi, pasal tersebut ialah pasal 27, 28, 29. Kedua, bahwa Fatwa MUI sudah sesuai dengan kaidah hukum namun perlu meredefinisi kembali konsep ghibah, tabayyun dan ranah publik sesuai rekontekstualisasi. Fatwa dalam implementasinya sebagai pandangan dari sisi agama Islam, dikarenakan Fatwa MUI bukan tatanan hukum di Indonesia. Ketiga, analisis kritis terhadap UU ITE dan Fatwa MUI. Secara khusus Fatwa MUI belum selaras terhadap hak asasi dalam kebebasan berpendapat, Frasa-frasa ada Fatwa ini sulit dipahami dan ditafsirkan oleh pengguna media sosial dan keberadaan Fatwa ini tidak memiliki keterkaitan dalam implementasi UU ITE di Indonesia yang menganut hukum positif. Pemerintah dan DPR-RI perlu melakukan revisi terhadap UU ITE agar terperinci dan mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM) dan asas demokrasi lalu memposisikan Fatwa MUI sebagai tatanan hukum di Indonesia.

Jenis Item:	Skripsi (Doctoral)
Uncontrolled Keywords:	UU ITE, Fatwa, MUI, Media Sosial, Kebebasan Berpendapat
Subjects:	300 Social sciences > 302 Social intercd /ction
Divisions:	Program Pasca Sarjana > Program Doktor > Disertasi Doktor
Pengguna yang mendeposit:	Mr Muhammad Aditya
Date Deposited:	07 Mar 2023 03:20
Last Modified:	07 Mar 2023 03:21
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/18008

Actions (login required)

View Item