Pencabutan hak milik pribadi untuk kepentingan umum menurut fatwa majelis ulama indonesia nomor 8/munas vii/mui/12/2005 (studi kasus pembuatan jalan baru di desa sei muka kecamatan talawi kabupaten batubara)

Agustin, Windy (2017) Pencabutan hak milik pribadi untuk kepentingan umum menurut fatwa majelis ulama indonesia nomor 8/munas vii/mui/12/2005 (studi kasus pembuatan jalan baru di desa sei muka kecamatan talawi kabupaten batubara). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Preview

Text SKRIPSI WINDI AGUSTIN.pdf - Submitted Version Download (720kB) | Preview

Abstract

Pencabutan Hak Milik Pribadi Untuk Kepentingan Umum Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 8/MUNAS VII/MUI/12/2005 (Studi Kasus Pembuatan Jalan Baru di Desa Sei Muka Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara). Perkembangan dalam pembangunan semakin hari semakin meningkat. Hal ini dikarenakan adanya semakin banyak pembungan –pembangunan yang digerakkan untuk menopang kehidupan masyarakat. Kegiatan pembangunan gedung sekolah inpres, rumah sakit, pasar, stasiun kereta api, tempat ibadah, jembatan, pengadaan berbagai proyek pembuatan dan pelebaran jalan serta pembangunan lainnya memerlukan tanah sebagai sarana utamanya. Untuk itu perlu dilakukannya penelitian terhadap bentuk tindakan yang tidak sesuai yang menyebabkan ketidakadilan untuk seluruh masyarakat. Jawaban sementara dari penelitian yang dilakukan Di Desa Sei Muka Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara untuk melindungi hak-hak masyarakat, karena pemahaman masyarakat masih ketinggalan jauh terutama mengenai hal aturan yang berlaku. Upaya yang harus dilakukan adalah bersosialisasi kepada masyarakat mengenai Fatwa MUI No. 8/MUNAS VII/MUI/12/2005 tentang pencabutan Hak Milik Pribadi Untuk Kepentingan Umum. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data, mengkaji, menganalisis masalah tersebut. Setelah penulis melakukan penelitian, yang terjadi adalah hampir seluruh masyarakat yang berada di Desa Sei Muka Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara ini tida memahami Fatwa MUI No. 8/MUNAS VII/MUI/12/2005 dan Undang-Undang yang mengatur mengenai hal pencabutan tanah, hal itu menyebabkan aturan yang berlaku m enjadi belum efektif dalam melindungi hak-hak masyarakat sehingga menyebabkan kerugian serta ketidakadilan bagi masyarakat tersebut. Jadi, melindungi hak-hak masyarakat dan menciptakan keadilan hingga tidak ada lagi yang dirugian maka yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat dengan mengadakan sosialisasi yang intensif agar semua memahami mengenai hak milik yang beralih karena untuk kepentingan umum.

Jenis Item:	Skripsi (Skripsi)
Subjects:	2X4 FIQH > 2X4.2 Muamalah
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Muamalah
Pengguna yang mendeposit:	Mr Fauzi Ep
Date Deposited:	14 Dec 2017 08:20
Last Modified:	14 Dec 2017 08:20
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/3087

Actions (login required)

View Item