Tanjung, Khairul Abdi (2022) Analisis yuridis terhadap pembelaan terpaksa yang berakibat hilang nyawa (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 372/Pid.B/Pdg). Diploma thesis, UIN Sumatera Utara.
![]() |
Text
COVER_FIX_ABDI.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
BAB_I_ABDI.pdf Download (339kB) |
![]() |
Text
BAB_II_ABDI.pdf Download (287kB) |
![]() |
Text
BAB_III_ABDI.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
BAB_IV_ABDI.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
BAB_V_PENUTUP_ABDI.pdf Download (542kB) |
![]() |
Text
DAFTAR_PUSTAKA_ABDI.pdf Download (314kB) |
Abstract
Daya paksa dan pembelaan terpaksa merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan dengan melawan hukum, yang sebenarnya paksaan dari orang luar dan diluar kehendaknya serta ingin mempertahankan dirinya ataupun adanya ancaman dari orang luar yang tentunya perlu ditinjau juga mengenai alasan-alasan hingga doktrin dari daya paksa dan pembela paksa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 26/Pid.B/2014/PN. ATB, Adapun tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap pembelaan yang mengakibatkan hilang nyawa dan ntuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap pembelaan terpaksa yang berakibat hilang nyawa berdasarkan putusan 372/Pid.B/2020/PN.Pdg. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan diantaranya bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan putusan hakim, bahan hukum sekunder terdiri dari buku dan doktrin hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus, jurnal dan artikel hukum terkait. Dengan demikian bahan hukum yang digunakan tersebut, dikaji dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Pasal 351 ayat (1) KUHP oleh majelis hakim sebagai dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Eko Sulistiyono Bin Suraji sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan, menurut analisis hukum penulis kurang tepat. Kedua seharusnya, hakim lebih jeli mempertimbangkan perbuatan terdakwa berdasarkan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan. Dalam mempertimbangkan putusannya hakim harus mempertimbangkan Alasan penghapusan kejahatan terlebih dalam kasus penganiayaan karena membela diri, karena hal tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2).
Jenis Item: | Skripsi (Diploma) |
---|---|
Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum > Skripsi |
Pengguna yang mendeposit: | Mrs Siti Masitah |
Date Deposited: | 04 Feb 2025 02:34 |
Last Modified: | 04 Feb 2025 02:34 |
URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/24432 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |