Pelarangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye: Studi Perbandingan Putusan MK Nomor 65/ PUU-XXI /2023 dan Siyāsah Dusturiyāh

Siregar, Rahmat Insani (2024) Pelarangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye: Studi Perbandingan Putusan MK Nomor 65/ PUU-XXI /2023 dan Siyāsah Dusturiyāh. Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 7 (1).

Text 142-Article_Text-799-1-10-20240708.pdf Download (362kB)

Abstract

Dalam sejarahnya, politik dan masjid menjadi dua hal yang sulit dipisahkan. Meski tencatat bahwa masjid pernah menjadi tempat kegiatan politik namun dimasa sekarang hal tersebut menjadi prokotra. Dengan alasan bahwa penggunaan masjid sebagai kegiatan politik dianggap sebagai bentuk pelanggaran dalam kontestasi pemilu dan memiliki nilai politik praktis yang sangat tinggi. Disini penulis tertarik mendiskusikan tentang dinamika larangan masjid sebagai tempat kampanye sebelum dan sesudah adanya Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023. Penelitian ini bertujuan menganalisa tentang ketentuan larangan masjid sebagai tempat kampanye sebelum dan sesudah adanya Putusan MK Nomor 65/PUUXXI/2023 disertai bebera kasus yang perneh terjadi. Penelitian ini berfokus pada analisis teks dan literatur library research atau studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Metode pendekatan ini digunakan untuk menganalisis sebab atau ketentua hukum yang melarang kampanye di tempat ibadah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa larangan kampanye di tempat ibadah diatur pada pasal 285 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kemdian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 semakin menegaskan larangan tentang larangan kampanye di tempat ibadah tanpa pengecualian. Sehingga hal ini dianggap dapat meminimalisir politik indentitas yang dapat terjadi di kemudian hari. Dalam pandangan fiqih siyāsah, melakukan kampanye politik di masjid mungkin dapat dibenarkan, selama tidak melanggar aturan syariat yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, perlu diingat bahwa prinsip fiqih siyāsah menekankan pada penghindaran mudharat (kerugian) lebih daripada pencapaian manfaat.

Jenis Item:	Artikel
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law > 342 Constitutional and administrative law
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah
Pengguna yang mendeposit:	Mrs Siti Masitah
Date Deposited:	16 Jan 2025 08:17
Last Modified:	16 Jan 2025 08:17
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/23350

Actions (login required)

View Item