PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERTIB SOSIAL DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH ( Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 tahun 2018 )

Kurniawan, Alvian (2022) PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERTIB SOSIAL DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH ( Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 tahun 2018 ). Skripsi thesis, State Islamic University Of North Sumatera.

Text Cover_Skripsi.pdf Download (628kB)

Abstract

Nama: Alvian Kurniawan. NIM: 0203181014. Judul: “PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERTIB SOSIAL DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH ( Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 tahun 2018 )”. Fenomena pelacuran, tindak asusila, dan perselingkuhan merupakan tindakan kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani banyak ditemukan di pemerintahan kabupaten Asahan, walaupun Adanya Peraturan Daerah guna pencegahan dan pemberantasan tindak penyakit masyarakat, pencegahann dan pemberantasan tindak asusila perlu adanya peranan dalam penegakan Peraturan Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Penyidik Pegawai sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan. Hambatan yang timbul dalam melakukan penegakkan Tertib Sosial, Untuk Mengetahui Pandangan Fiqh Siyasah dalam melakukan Penegakan Hukum Tertib Sosial (pelacuran, tindak asusila dan perselingkuhan). Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu menggunakan teori yang sudah ada kemudian dikembangkan dengan kondisi lapangan, dengan menggunakan deskriptif analisis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan teori-teori objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan masih belum mengoptimalkan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan penegakkan tertib sosial saat razia penyakit masyarakat (Pekat). Penyidik juga memiliki hambatan dalam melakukan penyidikan karena sedikit jumlah penyididik di Satuan Polisi Pamong Praja, kekurangan dana dalam penanganan pelanggaran perda, masih adanya oknum pejabat yang melindungi tempat tempat yang pelanggaran tindak asusila untuk kepentingan pribadi. Saran dalam penelitian ini Kepada penyidik pegawai negeri sipil Satpol PP diharapkan untuk merekomendasi melalui Kepala Satpol PP kepada Pemerintahan Derah kabupaten Asahan dalam Menyusun PerBud terkait dengan penjelasan teknis dalam penyidikan pelanggaran ruang lingkup tertib sosial.

Jenis Item:	Skripsi (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Peran, PPNS Satpol PP, Tertib Sosial, Fiqh Siyasa
Subjects:	200 Religion > 290 Other and comparative religions > 297 Islam and religions originating in it > 297.4 Sufism
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah > Skripsi
Pengguna yang mendeposit:	Mrs. Hardina Hardina
Date Deposited:	11 Dec 2023 03:53
Last Modified:	11 Dec 2023 03:53
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/21397

Actions (login required)

View Item