PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK ISLAM (Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan dalam Tinjauan Fiqh Siyasah)

HABIBI, MEGA AGUSTINA (2022) PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK ISLAM (Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan dalam Tinjauan Fiqh Siyasah). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

	Text cover.pdf Download (943kB)
	Text BAB_I.pdf Download (930kB)
	Text BAB_II.pdf Download (707kB)
	Text BAB_III.pdf Download (668kB)
	Text BAB_IV.pdf Download (798kB)
	Text BAB_V.pdf Download (328kB)
	Text DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (737kB)

Abstract

Partisipasi perempuan dalam partai politik Islam diartikan bahwa perempuan ikut serta atau berperan serta dalam partai politik Islam. Adanya UU Nomor 2 Tahun 2008 Jo. UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang diharapkan mampu meningkatkan keterwakilan perempuan dalam partai politik rupanya belum mampu mendongkrak angka keterwakilan perempuan khususnya pada kepengurusan partai. Hal ini sebagaimana dalam kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan yang belum mencapai 30 % sebagaimana dalam pasal 20 UU Nomor 2 Tahun 2011. Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan dalam penelitian digunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati di lapangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau biasa juga disebut dengan penelitian lapangan, yang memilih lokasi penelitian di DPD PKS Kota Medan. Data diperoleh dari buku-buku dan hasil wawancara kepada beberapa pihak yang dapat memberikan informasi seputar Partisipasi Perempuan PKS Kota Medan. Dalam hal ini dipilih 3 narasumber yang paling berkompeten dengan pemberdayaan perempuan di partai.Berdasarkan data tersebut ditemukan bahwa partisipasi perempuan PKS Kota Medan secara internal sudah cukup tinggi, namun keterwakilannya pada kepengurusan partai masih sangat rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor pendukungnya adalah dari segi sistem kuota, keluarga, finansial, dan skill. Sedangkan faktor penghambatnya adalah dari segi keluarga, finansial, sistem perekrutan PKS, dan budaya patriarki. Dalam fiqh siyasah terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang bolehnya perempuan dalam berpolitik. Namun demikian, dalam Islam dikenal prinsip amar ma’ruf nahi munkar. Dengan demikian, fiqh siyasah memandang bahwa baik perempuan maupun laki-laki berhak berpolitik sesuai dengan kodratnya masing-masing

Jenis Item:	Skripsi (Skripsi)
Subjects:	2X6 SOSIAL DAN BUDAYA > 2X6.2 Politik
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah > Skripsi
Pengguna yang mendeposit:	Mrs. Sella Octavia
Date Deposited:	10 Dec 2023 08:24
Last Modified:	10 Dec 2023 08:24
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/21368

Actions (login required)

View Item