Analisis Yuridis Kebijakan PSBB dalam Menangani Pandemik Covid-19 (PP No.21 Tahun 2020) di Tinjau dari Perspektive Fiqh Siyasah

Batubara, Muhammad Azmi Azhary (2021) Analisis Yuridis Kebijakan PSBB dalam Menangani Pandemik Covid-19 (PP No.21 Tahun 2020) di Tinjau dari Perspektive Fiqh Siyasah. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

	Text Cover_azmi.pdf Download (1MB)
	Text BAB_1AZMI.pdf Download (1MB)
	Text BAB_2AZMI.pdf Download (955kB)
	Text BAB_3AZMI.pdf Download (1MB)
	Text BAB_4AZMI.pdf Download (1MB)
	Text BAB_5AZMI.pdf Download (781kB)
	Text DAFTAR-PUSTAKA_AZMI.pdf Download (924kB)

Abstract

Penelitian ini diangkat oleh penulis dilatarbelakangi banyaknya kritikan yang ditujukan oleh sejumlah ahli hukum terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020. Peraturan Pemerintah ini menuai kritikan karena dinilai terlalu minimalis dan kurang memperhatikan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019.Juga dalam penelitian ini Penulis. Tujuan Penelitian ini merupakan Penyajian Analisis Yuridis terhadap Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2020 tentang PSBB ini yang mana dalam penelitian ini bertujuan mencari ketidaksesuain pembentukan Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2020 Tentang PSBB, dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019, Serta bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam meninjau ketidaksesuaian Peraturan Pemerintah yang memiliki amanat Undang-Undang dalam Hierarkinya, Dan dalam Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan, Pendekatan Konsep, dan Pendekatan Fiqh Siyasah. Pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan teknik dokumentasi dan teknik analisis bahan hukum Penelitian ini menggunakan metode interpretasi sistematis. Metode interpretasi sistematis yakni interpretasi dengan melihat kepada hubungan diantara aturan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang saling bergantung, serta Metode fiqh siyasah menggunakan teori Al-sulthah al- . Hasil Analisi yuridis penelitian ini yang pertama adalah, Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) memiliki sejumlah ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang mana ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi apakah alasan pembentukannya untuk melaksanakan perintah Undang-Undang induknya atau untuk melaksanakan Undang�Undang induknya. adanya ketidaksesuaian mengakibatkan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 memenuhi Syarat Formil dan materil. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB,dan 2. Tinjauan dengan fiqh siyasah dusturiyah dikarenakan al-sultahah al-tanfidhiyah (kekuasaan eksekutif) sebagai lembaga pelaksana undang-undang yang tidak boleh membuat suatu kebijakan yang bertentangan/sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat oleh al-sultahah altashri'iyah (kekuasaan legislatif) sebagai lembaga pembuat undang-undang

Jenis Item:	Skripsi (Skripsi)
Subjects:	200 Religion > 290 Other and comparative religions > 297 Islam and religions originating in it > 297.1 Sources of Islam > 297.14 Religious Ceremonial Laws and Decisions 300 Social sciences > 340 Law > 342 Constitutional and administrative law
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah > Skripsi
Pengguna yang mendeposit:	Ms Nurul Hidayah Siregar
Date Deposited:	18 Aug 2023 04:20
Last Modified:	18 Aug 2023 04:20
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/20255

Actions (login required)

View Item