Nazwah, Nazwah (2022) Praktek Perkawinan Poligami pada Masyarakat Muslim Batak Perspektif Undang-undang Nomo 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ( Studi Kasus Rantau Selatan). Masters thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Text
1. Cover (4).pdf Download (608kB) |
|
Text
2. BAB I (5).pdf Download (553kB) |
|
Text
3. BAB II (5).pdf Restricted to Repository staff only Download (435kB) | Request a copy |
|
Text
4. BAB III (6).pdf Restricted to Repository staff only Download (239kB) | Request a copy |
|
Text
5. BAB IV (5).pdf Restricted to Repository staff only Download (534kB) | Request a copy |
|
Text
6. BAB V (5).pdf Download (39kB) |
|
Text
7. DAFTAR PUSTAKA (4).pdf Download (132kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek poligami pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan, untuk mengetahui problematikan yang ditimbulkan praktek poligami pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan ditinjau menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 serta untuk mengetahui kedudukan pada perkawinan poligami pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan. Penelitian ini juga menggunakan metodel penelitian dengan jenis penelitian lapangan (fiel research) dengan sifat penelitian dektiptif analitis, dan pendekatannya dilakukan secara sosiologis, serta menggunakan subjek yaitu masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan dan objek mulai dari pandangan, sikap dan faktor yang melatar belakangi praktek poligami di Kec. Rantau Selatan. Adapun sumber data yaitu menggunakan data primer dan skunder serta menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, studi dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah dimana masyarakat berpandangan bahwa poligami yang dilakukan secara siri sudah hal yang biasa karena jika dilakukan secara undang- undang yang berlaku terlalu sulit untuk dilaksanakan. Selain itu, poligami juga dilakukan masyarakat dengan alasan untuk menghindari zina. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat muslim Batak Kec. Rantau Selatan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam hukum Islam dan Undang-undang No.16 Tahun 2019 sehingga dapat dibatalkan secara hukum, karena dari praktek banyak problematika yang ditimbulkan, yang paling fatal adalah terjadinya penelantaran dan tidak terpenuhinya kebutuhan istri dan anak-anaknya.
Jenis Item: | Skripsi (Masters) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Perkawinan Poligami, Muslim Batak, UU No. 16 Tahun 2019 |
Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
Divisions: | Program Pasca Sarjana > Program Magister > Hukum Islam |
Pengguna yang mendeposit: | Mr Muhammad Aditya |
Date Deposited: | 15 Mar 2023 05:14 |
Last Modified: | 15 Mar 2023 05:14 |
URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/18148 |
Actions (login required)
View Item |