Arsa, Sangra (2022) Ambang Batas Calon Presiden pada UU No. 7 Tahun 2017 dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Partai keadilan Sejahtera Kota Medan). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Text
Cover (2).pdf Download (1MB) |
|
Text
2. Bab I.pdf Download (430kB) |
|
Text
BAB II (3).pdf Restricted to Repository staff only Download (571kB) | Request a copy |
|
Text
BAB III (4).pdf Restricted to Repository staff only Download (838kB) | Request a copy |
|
Text
BAB IV (4).pdf Restricted to Repository staff only Download (682kB) | Request a copy |
|
Text
BAB V (4).pdf Download (533kB) |
|
Text
Daftar Pustaka (2).pdf Download (1MB) |
Abstract
Terdapatnya riwayat perjalanan demokrasi di Indonesia dalam hal pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden pada periode pemilihan umum presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden periode 2019-2024, dimana hanya tersedia 2 pilihan calon presiden dan calon wakil presiden, telah memaksa masyarakat untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang belum tentu calon itu merupakan yang diharapkan masyarakat. Adanya aturan mengenai “Ambang Batas Pencalonan Presiden” yang berlaku dan dipertahankan hingga pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, mendapati banyak gugatan ke mahkamah konstitusi untuk dapat membatalkan ketentuan ini. Partai keadilan sejahtera sebagai partai politik yang memiliki peran dalam mengusulkan calon presiden, pada januari 2022 dalam hasil sidang musyawarah majelis syuro ke 6 partai keadilan sejahtera di jakarta, partai keadilan sejahtera mendukung judicial review presidential threshold (ambang batas calon presiden) di mahkamah konstitusi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dapat disebut pula dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa fakta yang terjadi di masyarakat. Hasil data sesuai dengan apa adanya melalui tulisan atau kata-kata dan perilaku hasil pengamatan, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan metode deduktif untuk membuat kesimpulan dari semua data-data yang terkumpul dalam penelitian. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang ambang batas calon presiden dalam perspektif fiqh siyasah (studi kasus di partai keadilan sejahtera kota medan), bahwa partai keadilan sejahtera dari tingkat majelis syura sebagai lembaga tertinggi hingga ke tingkat daerah memandang bahwa syarat presidential threshold 20% terlalu tinggi dan menghambat proses kemunculan lebih banyak calon alternatif kepemimpinan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Partai keadilan sejahtera dari tingkat pusat sampai tingkat pengurusan paling bawah menyatukan suara dalam upaya membuat 0% ataupun mengurangi 5%, 10%, jika tidak dapat membuat 0%. Dalam perspektif fiqh siyasah, bahwasannya pemerintah dapat mengubah kebijaksanaan undang-undang sebelumnya, bila ternyata kebijakan itu tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat, dan apa pun kebijaksanaan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya sehingga kebijaksanaan pemerintah mesti sejalan dengan kepentingan umum.
Jenis Item: | Skripsi (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Ambang Batas Calon Presiden, Fiqh Siyasah, Partai Keadilan Sejahtera |
Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah > Skripsi |
Pengguna yang mendeposit: | Mr Muhammad Aditya |
Date Deposited: | 08 Mar 2023 09:07 |
Last Modified: | 08 Mar 2023 09:07 |
URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/18049 |
Actions (login required)
View Item |