Legalitas Perceraian Di Luar Pengadilan (Analisis Perceraian Pada Masyarakat Aceh)

Azwir, Azwir (2022) Legalitas Perceraian Di Luar Pengadilan (Analisis Perceraian Pada Masyarakat Aceh). Doctoral thesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

	Text Cover (2).pdf Download (1MB)
	Text 2. BAB I.pdf Download (977kB)
	Text 3. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (630kB) | Request a copy
	Text 4. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (884kB) | Request a copy
	Text 5. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (931kB) | Request a copy
	Text 6. BAB V.pdf Download (277kB)
	Text 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (357kB)

Abstract

Perceraian bagi masyarakat aceh tidak terlepas dari ketentuan hukum Islam, kekuatan hukum Islam lebih mendominasi dalam setiap keputusan hukum yang berkaitan dengan agama, hukum Islam bagi masyarakat Aceh dipahami berupa kitab-kitab fikih mazhab Syafi’i. Dalam permasalahan perceraian, ketika terjadi perbedaan konsep hukum antara Islam dan hukum Negara, maka hukum Islam menjadi pilihan utama dalam penyelesaian masalah. Tidak hanya itu saja, hukum adat memiliki peran penting dalam tatanan hukum masyarakat Aceh, namun hukum adat di Aceh sudah mengalami asimilasi dengan hukum Islam sebagaimana yang dipertegas dalam hadih maja “hukom ngen adat lagee zat ngen sifeut” (hukum dan adat bagaikan zat dan sifat) yang bisa dimaknakan bahwa antara hukum adat dengan hukum agama adalah dua hal yang sulit dipisahkan, penyatuan dua hal yang berbeda ini menjadi pegangan bagi masyarakat aceh dalam menjalankan kehidupan dan keberagamaan termasuk dalam urusan rumah tangga sampai dengan masalah perceraian. Permasalahan perceraian di Aceh terjadi ketika perbedaan pemahaman hukum terkait dengan perceraian diluar dan di depan pengadilan. Permasalahan lainnya juga muncul dengan dikeluarkannya fatwa MPU Aceh pada tahun 2015 dengan posisi memperkuat kedudukan fiqh dalam masalah perceraian di luar pengadilan dan menimbulkan ambiguitas bagi masyarakat Aceh. Rumusan masalah yang dikaji dalam disertasi ini yaitu; 1). Bagaimana legalitas perceraian di pengadilan dan di luar pengadilan di Aceh ?. 2). Bagaimana pelaksanaan perceraian yang terjadi di Aceh dan 3). Bagaimana kedudukan hukum perceraian di luar pengadilan pada masyarakat Aceh. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis tentang legalitas perceraian bagi masyarakat Aceh. Selain itu, Disertasi ini juga akan menganalisis kecenderungan hukum yang digunakan oleh masyarakat Aceh dalam perkara perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologi hukum, sumber data primer berupa wawancara, penelitian ini juga menelaah tulisan-tulisan yang berkaitan dengan perceraian di luar Pengadilan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam memahami legalitas perceraian, masyarakat Aceh terbagi menjadi tiga kelompok; Pertama, masyarakat adat; kedua, masyarakat urban. Masyarakat adat memahami bahwa legalitas hukum perceraian diputuskan sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam kitab fiqih bermadzhab Syafi’i, hukum perceraian yang diatur oleh negara akan digunakan jika diperlukan untuk kebutuhan administrasi, berbeda dengan masyarakat urban yang menyadari bahwa legalitas hukum perceraian apa yang diatur oleh hukum negara dan dalam perkara perceraian akan menggunakan peradilan guna untuk membuktikan legalitas status perceraian dan menjamin hak- hak pasca perceraian.

Jenis Item:	Skripsi (Doctoral)
Uncontrolled Keywords:	Perceraian, Legalitas, fiqh, Pengadilan Agama, Isbat Talak
Subjects:	2X4 FIQH > 2X4.3 Hukum Perkawinan / Munakahat > 2X4.33 Putusnya perkawinan
Divisions:	Program Pasca Sarjana > Program Doktor > Disertasi Doktor
Pengguna yang mendeposit:	Ms Nurul Hidayah Siregar
Date Deposited:	02 Mar 2023 04:36
Last Modified:	17 Apr 2023 05:24
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/17931

Actions (login required)

View Item