Peran Pemerintah Daerah Dalam Menaggulangi Jalan Rusak Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat)

Frandani, Haris (2022) Peran Pemerintah Daerah Dalam Menaggulangi Jalan Rusak Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

	Text cover haris fiks.pdf Download (322kB)
	Text BAB I fiks.pdf Download (314kB)
	Text BAB II fiks.pdf Restricted to Repository staff only Download (310kB)
	Text BAB III fiks.pdf Restricted to Repository staff only Download (216kB)
	Text BAB IV fiks.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB)
	Text BAB V fiks.pdf Restricted to Repository staff only Download (106kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA fiks.pdf Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini ialah hasil peneyelidikan sendiri yakni Renung Siyasah dari Haris Frandani, Staff Syariat dan Hukum IAIN Sumatera Utara dengan judul: Peran Pemerintah Lingkungan dalam Mengatasi Jalan Harmed dari Sudut Pandang Fiqh Siyasah (Pertimbangkan di Daerah Wampu, Peraturan Langkat). Pemerintah Teritorial memiliki hak dan komitmen untuk mengelola jalan. Jalan merupakan kerangka yang mencakup sebagian besar kehidupan manusia. Salah satunya adalah sebagai sarana transportasi yang dapat menjadi komponen penting dalam bidang keuangan, sosial dan karakteristik untuk membentuk kehidupan dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Kerusakan jalan yang terjadi di berbagai tempat saat ini dapat menjadi masalah yang kompleks dan kerugian yang dialami sangat besar bagi pengguna jalan, seperti terjadinya waktu tempuh yang lama, kecelakaan, kecelakaan aktivitas dan lain-lain.. Jalanan yang rusak juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Jadi, bergerak dari pondasi ini, memenuhi bagian jalan karena memang seharusnya. Pendekatan investigatif yang digunakan dalam pemikiran ini adalah dengan menggunakan pendekatan sosiologis yang absah, yaitu pendekatan yang khusus menganalisis bagaimana tanggapan dan insting terjadi ketika suatu kerangka norma hukum bekerja dalam masyarakat. Perkembangan pemikiran ini mengungkapkan bahwa kondisi jalan yang rusak berat tampaknya perlu mendapat perhatian dari Pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah sebagai Pemerintah berwenang dalam hal pemeliharaan jalan. Tindakan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat semuanya diperbaiki secara langsung karena melihat anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk beberapa jalan yang dipilih dan diprioritaskan, tidak sesuai dengan jumlah jalan yang harus diperbaiki, diperbaiki di lapangan. Faktor penghambat dalam perbaikan jalan rusak antara lain simpanan anggaran terbatas, wilayah pembangunan dan kerjasama masyarakat. Pemerintah Daerah sebagai pelaku pengaturan yang sah harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan undang-undang (Siyasah Dusturiyyah). Berbicara seputar th.

Jenis Item:	Skripsi (Skripsi)
Subjects:	200 Religion > 290 Other and comparative religions > 297 Islam and religions originating in it > 297.1 Sources of Islam > 297.14 Religious Ceremonial Laws and Decisions 300 Social sciences > 340 Law 300 Social sciences > 340 Law > 342 Constitutional and administrative law
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah > Skripsi
Pengguna yang mendeposit:	Mrs Siti Masitah
Date Deposited:	02 Feb 2023 08:04
Last Modified:	02 Feb 2023 08:04
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/17289

Actions (login required)

View Item