Pemenuhan Hak-Hak Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan)

Ahmatnijar, Ahmatnijar (2022) Pemenuhan Hak-Hak Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan). Doctoral thesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

	Text 3a. Lampiran Awal ok.pdf Download (1MB)
	Text 3b. BAB I Pendahuluan.pdf Download (444kB)
	Text 3c. BAB II Landasan Teori.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 3d. BAB III Metode Penelitian.pdf Restricted to Repository staff only Download (145kB)
	Text 3e. BAB IV Hasil Penelitian.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 3f. BAB V Penutup.pdf Download (225kB)
	Text 3g. Lampiran Akhir ok (1).pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini termasuk dalam field research dengan alat pengumpul data observasi, interview, dan dokumentasi. Jawaban masalah yang ingin dicari tentang pertimbangan hakim PA Padangsidimpuan dalam pemenuhan hak-hak mantan istri dan anak serta putusan PA Padangsidimpuan dalam memenuhi hak-hak mantan istri dan anak pasca perceraian. Hasil penelitian menggambarkan bahwa hukum materil tentang hak-hak mantan istri dan anak memiliki dasar yang kuat dalam nas maupun aturan hukum positif. Sementara dalam hukum formil hak anak kurang diurai secara tegas. Putusan verstek dan istri hanya menggugat cerai sangat mendominasi sebagai gambaran tingkat kesadaran hukum dan tanggungjawab yang relatif rendah. Pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak-hak bekas istri yakni pertama, selalu berpedoman kepada aturan nas dan peraturan perundang-undangan yang ada. Hak istri tersebut adalah nafkah iddah, mut’ah, maskan, kiswah, dan nafkah madiyah, amar putusan berdasarkan posita, tidak memberi izin pengucapan talak sebelum suami menyelesaikan kewajibannya berdasarkan putusan, dan menggali hukum yang hidup dalam masyarakat. kedua, keaktifan hakim dalam mensosialisasikan aturan melalui media, mencari akar masalah untuk mencari solusi langsung para pihak, berkas yang abscuur tidak langsung di –NO-kan, menyarankan dan memasukkan hak-hak istri dan anak dalam permohonan, melengkapi alasan hukum, memerintahkan membuka akses terhadap anak. Meski demikian masih perlu melakukan ekstensivikasi hak ex officio hakim. Ketiga, perlu mempertimbangkan sanksi bagi para pihak yang abai terhadap kewajibannya. Pertimbangan hakim terkait pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian, pertama, hakim tetap berpegang pada nas dan regulasi yang ada, kedua, mempertimbangkan sanksi hukum bagi yang tidak melaksanakan kewajiban serta, ketiga, memasukkan hak anak dalam posita subsider. Perspektif maq±¡id al-syar3’ah sebagai paradigma pengembangan, hak azasi serta pembangunan sumber daya manusia perlu mendapat perhatian. Mengoptimalkan lembaga mediasi pra peradilan dan keterlibatan KPAI. Persoalan hak anak bukan hard case, dan sistem hukum yang terbuka membuka peluang untuk pemenuhan hak anak secara penuh, PA Padangsidimpuan tengah bergerak ke arah hukum progresif.

Jenis Item:	Skripsi (Doctoral)
Uncontrolled Keywords:	hak mantan istri, hak anak, hakim, maq±¡id al-syar3’ah.
Subjects:	2X4 FIQH > 2X4.3 Hukum Perkawinan / Munakahat > 2X4.33 Putusnya perkawinan
Divisions:	Program Pasca Sarjana > Program Doktor > Disertasi Doktor
Pengguna yang mendeposit:	Ms Nurul Hidayah Siregar
Date Deposited:	12 Dec 2022 07:58
Last Modified:	12 Dec 2022 07:58
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/16574

Actions (login required)

View Item