Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUUXIV/2016 Perihal Pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan

Hamza, Saidina (2019) Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUUXIV/2016 Perihal Pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Text SKRIPSI SAIDINA HAMZA.pdf Download (691kB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Perihal Pengujian UndangUndang Administrasi Kependudukan”. Masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana status kedudukan Antara Agama dan Aliran Kepercayaan di Indonesia?,(2) Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara nomor 97/PUU-XIV/2016 Perihal Administrasi Kependudukan yang di nyatakan bertentangan dengan UUD 1945 ?, (3) Apa dampak yang ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pencantuman aliran kepercayaan dalam KTP dan KK?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, sebagian besar data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dilengkapi data-data sekunder. Penelitian ini menjelaskan terkait putusan mahkamah konstitusi nomor 97/PUUXIV/2016 yang menyetujui atas pengujian pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) juncto pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Administrasi Kependudukan yang dinyatakan bertentangan dengan prinsip negara pada UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) tentang Agama. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyetujui atas permohonan pengujian undang-undang administrasi tersebut, tujuan dari putusan ini adalah untuk mengembalikan hak-hak sipil bagi penghayat kepercayaan sesuai UUD 1945. Dalam skripsi ini penulis sangat penyayangkan putusan yang di keluarkan MK, karena penulis beranggapan bawha Indonesia memanglah bukan negara Agama, namun Indonesia adalah negara ketuhanan, maka seharusnya semua WNI memeluk agama resmi negara.

Jenis Item:	Skripsi (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	UUD 1945 Pasal 29 tentang Agama, UU Aminduk Pasal 61 Ayat (1 dan 2) dan Pasal 64 Ayat (1 dan 5), Putusan Mahkamah Konstitusi.
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law 300 Social sciences > 340 Law > 342 Constitutional and administrative law
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah > Skripsi
Pengguna yang mendeposit:	Mrs Yuliarita Yuliarita
Date Deposited:	31 Aug 2022 08:47
Last Modified:	31 Aug 2022 08:47
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/15602

Actions (login required)

View Item