Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau dari Fiqh Siyasah Studi di Desa Sukadamai Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan)

Nita, Della Alvio (2021) Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau dari Fiqh Siyasah Studi di Desa Sukadamai Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Text SKRIPSI DELLA ALVIO NITA .pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ada di Desa Sukadamai yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai tugas dan fungsinya sebagai bagian dari Pemerintahan Desa dalam mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, timbul beberapa Permasalahan mengenai Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ada di desa. Ada 3 Rumusan Masalah yang dikaji dalam skripsi ini yaitu adalah, (1) Apa Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengawasi Keuangan Desa Menurut Ketentuan Undang-Undang, (2) Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengawasi Keuangan di Desa Sukadamai, (3) Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengawasi Keuangan Desa di Desa Sukadamai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan empiris, menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data Primer didapatkan dari wawancara langsung kepada Kepala Desa Sukadamai, Tokoh- Tokoh Masyarakat yang ada di Desa Sukadamai, dan Ketua BPD dan Anggota Desa Sukadamai. Data Sekunder adalah yang di dapatkan dari beberapa literatur seperti buku, jurnal, yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ditinjau dari Fiqih Siyasah, belum melaksanakan dengan baik tugas dan wewenangnya dalam mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemerintahan desa dan BPD belum mempunyai pengalaman dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran. Jadi diharapkan kedepannya Pemerintahan Desa Sukadamai Khususnya BPD lebih terbuka terhadap masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan desa, lebih meningkatkan kerjasama dengan Pemerintahan desa yang lainnya agar Penyelenggaraan Pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik dan Optimal.

Jenis Item:	Skripsi (Skripsi)
Subjects:	2X4 FIQH > 2X4.7 Hukum Internasional > 2X4.71 Hukum ketatanegaraan
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah > Skripsi
Pengguna yang mendeposit:	Ms Nurul Hidayah Siregar
Date Deposited:	25 Aug 2022 07:24
Last Modified:	25 Aug 2022 07:24
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/15496

Actions (login required)

View Item