Saufiah, Saufiah (2022) Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Penetapan Sanksi Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat (Analisa Penarapan Nilai-Nilai Maqasid Al-Syari’ah). Masters thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
Text
TESIS SAUFIAH PERBAIKAN.pdf Download (2MB) |
Abstract
Penelitian ini berjudul Pandangan Majelis Permusawaratan Ulama Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penetapan Sanksi Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jianayat (Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqasid Al-Syari‘ah). penelitian ini bertujuan menyelesaikan: pertama, bagaimana konsep perlindungan hak asasi manusia dalam penetapan saksi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat ditinjau dari analisa penerapan nilai-nilai Maqasid Al-Syari‘ah? kedua, bagaimana efektifitas hukum Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Jinayat ? ketiga, bagaimana proses Mahkamah Syari‘ah dalam menetapkan saksi Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang jinayat ditinjau dari hak asasi manusia dalam menjamin perlindungan hak untuk hidup, kebebasan, dan keselamatan bagi masyarakat Aceh Tenggara? Keempat, bagaimana pandangan MPU Dan Dinas Syariat Islam terhadap penetapan saksi Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Jinayat dalam menjamin hak untuk hidup dan kebebasan bagi masyarkat Aceh Tenggara? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data primer penelitan adalah pandangan Majelis Permusyawatan Ulama, Dinas Syari‘at Islam, Mahkamah Syari‘ah dalam menetapan saksi Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Jinayat di Kabupaten Aceh Tenggara dalam menjamin hak untuk hidup, hak kebebasan dan hak kesalamatan. sedangkan sekunder peneliti menggunakan berbagai literatur yang membahas tentang Maqasid al-Syari‟ah, dalam melindungi agama, ketururunan, akal dan harta yang di jaga agar masyarakat Aceh Tenggara tidak kehilangan martabatnya sebagai manusia Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, sanksi yang diberlakukan di Aceh tenggara sudah sesuai dengan konsep kebijakan hukum pidana khususnya menggunakan parameter teori gabungan, yaitu: hukuman cambuk sebagai sanksi telah memenuhi prinsip pencegahan. hukuman cambuk sebagai sanksi telah memenuhi prinsip kesesuaian dengan berat ringan perbuatan yang diancam, serta formulasi sanksi cambuk di dalam beberapa Qanun di Aceh sudah sesuai dengan tiga prinsip utama penalisasi dalam konsep kebijakan hukum pidana, yaitu: terpenuhinya prinsip ekonomis, prinsip humanis dan prinsip keadilan. Kedua, sanksi cambuk bila ditinjau dari sudut pandang asas HAM yaitu : hukuman cambuk tidaklah melanggar asas HAM, khususnya konsep dari pasal 1 dalam Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Againts Torture and Others Cruel, In human or Degrading Punishment /CAT) yang di ratifikasi melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia yaitu suatu rasa sakit atau penderitaan yang semata- mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku (sah) maka hukuman tersebut tidak dianggap sebagai suatu penyiksaan yang tidak manusiawi serta merendahkan martabat manusia. Ketiga, pandangan Majelis Pemusyawaratan Ulama , Dinas Syariat Islam, dan Mahkamah Syari‘ah menyatkan bahwa hukum yang ditetapkan di Aceh Tenggara tidak sama sekali bertentangan dengan hak asasi manusia baik dalam menjamin hak untuk hidup, kebebasan dan keselamatan . Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa sanksi cambuk tidak bertetangan dengan hak asasi manusia justru melindungi hak asasi mansuia yang terpidana .
Jenis Item: | Skripsi (Masters) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Perlindungan HAM, Qanun, Maqasid Syari‘ah |
Subjects: | 2X4 FIQH > 2X4.5 Hukum Pidana/Jinayat |
Divisions: | Program Pasca Sarjana > Program Magister > Hukum Islam |
Pengguna yang mendeposit: | Mr Muhammad Aditya |
Date Deposited: | 19 Aug 2022 08:14 |
Last Modified: | 19 Aug 2022 08:14 |
URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/15347 |
Actions (login required)
View Item |