Implementasi Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Upah Pekerja Penyapu Jalan ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kabupaten Labuhanbatu)

Dlm, Kurnia Syahputra (2022) Implementasi Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Upah Pekerja Penyapu Jalan ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kabupaten Labuhanbatu). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Text KURNIA SYAHPUTRA DALIMUNTHE-FIX.pdf Download (3MB)

Abstract

upah adalah uang dan berbagai hal yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau kompensasi tenaga karena sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, oleh sebab itu sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan dan Ayat (2) Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan demikian Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu sebagai perusahan atau pemberi kerja harus memenuhi hak-hak pekerja penyapu jalan dimana pemerintahan kabupaten labuhanbatu sudah seharusnya menerapkan Peraturan pemerintah tersebut. Namun Pemerintahan Kabupaten labuhanbatu belum menjalankan atau menerapkan peraturan pemerintah sebagaimana mestinya. Hal ini diketahui di lapangan masih ada terdapat pekerja penyapu jalan belum memperoleh hak- haknya. para pekerja penyapu jalan ini telah menyelesaikan pekerjaannya namun upah mereka belum dibayar. Hal ini menghantarkan kepada pemikiran perlu adanya penelitian, sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang bagaimana implementasi peraturan pemerintah No. 36 tahun 2021 tentang pengupahan terhadap upah pekerja penyapu jalan di kabupaten labuhanbatu dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Penyapu Jalan di Kabupaten Labuhanbatu. dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan apa yang terjadi pada masyarakat. Kemudian terjun langsung kelapangan melihat bagaimana penerapan peraturan tersebut, supaya lebih terperinci sehingga dapat dianalisis dan menginterpretasikan melalui data yang terkumpul, menggunakan sumber data yaitu primer, sekunder dan tersier. Data primer didapatkan dari wawancara langsung kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Labuhanbatu dan Para Pekerja Penyapu Jalan. Data sekunder didapatkan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, yang berhubungan dengan penelitian. Data tersier didapatkan dari internet, kamus-kamus, media cetak dan sebagainya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan pemerintah No. 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Pekerja Penyapu Jalan di kabupaten labuhanbatu belum terlaksana, berdasarkan yang penulis amati bahwa upah pekerja penyapu jalan belum dibayar dikarenakan faktor keuangan daerah (financial) yang tidak stabil sehingga Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu tidak sanggup untuk membayar upah penyapu jalan. Dari perspektif fiqh siyasah masuk kedalam konteks siyasah dusturiyah yaitu membahas masalah perundang-undangan Negara. seharusnya suatu lembaga pemerintahan harus tunduk kepada aturan yang telah dibuat serta di dalam Islam pun kita disarankan untuk menunaikan hak pekerja setelah menyelesaikannya pekerjaannya.

Jenis Item:	Skripsi (Skripsi)
Subjects:	2X4 FIQH > 2X4.7 Hukum Internasional > 2X4.71 Hukum ketatanegaraan
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah > Skripsi
Pengguna yang mendeposit:	Ms Nurul Hidayah Siregar
Date Deposited:	16 Aug 2022 04:42
Last Modified:	16 Aug 2022 04:42
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/15155

Actions (login required)

View Item