Studi analisis pemikiran Hazairin tentang kewarisan bilateral dan implikasinya terhadap pembaharuan hukum Islam Indonesia

Sari, Rini (2012) Studi analisis pemikiran Hazairin tentang kewarisan bilateral dan implikasinya terhadap pembaharuan hukum Islam Indonesia. Masters thesis, Pascasarjana UIN Sumatera Utara.

Preview

Text TESIS RINI SARI.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Kepastian hukum, keadilan dan persamaan hak adalah pokok- pokok persoalan penting yang menjadi latar belakang dalam pengkajian teori hukum kewarisan Islam di Indonesia. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Hazairin tentang kewarisan bilateral, menjelaskan metode istinb±¯ hukum yang dipakai oleh Hazairin dalam kewarisan bilateral, memaparkan implikasinya terhadap pembaharuan v hukum Islam Indonesia. Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian pustaka (library research) yakni dengan mengumpulkan data, kemudian mengolah data yang ada dengan menggunakan metode analisa isi (content analysis). Dalam menganalisa data penulis menggunakan pendekatan sejarah intelektual (intelectual of historical approach). Dari hasil penelitian diperoleh dengan keahlian Hazairin dalam bidang hukum adat dan antropologi-sosial yang disebut juga etnologi, Hazairin mengkaji ayat-ayat tentang perkawinan dan kewarisan. Menurutnya Alquran hanya menghendaki sistem kekeluargaan yang bilateral. Sehingga Hazairin menggolongkan ahli waris menjadi ©aw³ al- far±‘i«, ©aw³ al-qar±bah dan maw±l³. Metode istinb±¯ Hazairin memakai metode tafsir otentik yaitu dimana ayat-ayat yang berkaitan dengan suatu topik tertentu dihimpun sebagai satu kesatuan, lalu ditafsirkan hingga diperoleh sebuah pandangan yang terhimpun lengkap dan meliputi semua ayat-ayat itu. Sehingga istinb±¯ Hazairin menciptakan sebuah sistem yang lebih padu dan menyeluruh, ilmu antropologi membuka peluang menafsirkan ayat-ayat kewarisan dalam kerangka yang lebih luas. Implikasinya terhadap pembaharuan hukum Islam Indonesia di terimanya sebagai Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 185 ayat (1) yaitu ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Tetapi dalam hal besarnya bagian yang harus diberikan bagi ahli waris pengganti dirubah menurut KHI pasal 185 ayat(2) yaitu tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Hal ini berbeda dengan Hazairin bagian ahli waris pengganti adalah sama besarnya dengan bagian yang seyogyanya diterima ahli waris yang digantikannya.

Jenis Item:	Skripsi (Masters)
Subjects:	2X4 FIQH > 2X4.4 Hukum Waris / Faraid
Divisions:	Program Pasca Sarjana > Program Magister > Hukum Islam
Pengguna yang mendeposit:	Mr. Imran Benawi
Date Deposited:	05 Apr 2017 08:49
Last Modified:	05 Apr 2017 08:49
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/1472

Actions (login required)

View Item