Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Di Kabupaten Mandailing Natal

Anwar, Muhammad (2021) Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Di Kabupaten Mandailing Natal. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

[img] Text
SKRIPSI MUHAMMAD ANWAR.pdf

Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya beberapa bentuk pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal seperti, APK (Alat peraga kampanye) yang belum dibersihkan setelah berakhirnya masa kampanye, dan banyaknya masyarakat yang sudah berhak memilih namun tidak masuk DPT. Melihat peran Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam menangani Laporan pelanggaran merupakan proses dari pencegahan dan penanganan pelanggaran Pemilu, serta mengaitkannya dengan Alisisis Fiqh Siyasah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Bawaslu yang diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017, mengetahui kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu di Kabupaten Mandailing Natal, dan mengetahui bagaimana analisis Fiqh Siyasah terhadap kewenangan Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu di Kabupaten Mandailing Natal. Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan, tekhnik analisis penelitian uini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Bawaslu mempunyai kewenangan ganda yaitu kewenangan mengawasi dan memutus sengketa pelanggaran Pemilu. Kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam hal ini mencegah terjadinya pelanggaran Bawaslu tetap berusaha dam berupaya untuk memanimalisir agar pelanggaran yang terjadi dalam pemilu tahun ini agar tidak terjadi di tahun yang akan datang. Upaya yang dilakukan Bawaslu yaitu sosialisasi kepada masyarakat dan bekerja sama dengan pihak polisi dengan tujuan agar pencegahan yang mereka lakukan akan lebih efektif kedepannya. Kewenangan Bawaslu menurut Undang-Undang No-7 Tahun 2017 termasuk dalam bidang Siyasah tashri‟iyah yaitu salah satu dari bagian siyasah Dusturiyah yang mengkaji tentang hubungan lembaga pemerintahan dan masuarakatnya.

Jenis Item: Skripsi (Skripsi)
Subjects: 2X4 FIQH > 2X4.7 Hukum Internasional > 2X4.71 Hukum ketatanegaraan
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah > Skripsi
Pengguna yang mendeposit: Ms Nurul Hidayah Siregar
Date Deposited: 02 Aug 2022 07:56
Last Modified: 02 Aug 2022 07:56
URI: http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/14536

Actions (login required)

View Item View Item