Analisis Peraturan menteri hukum dan Ham No.10 Tahun 2020 Tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 ditinjau dalam perspektif Fiqh Siyasah (Pandangan Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU Medan)

Ananda, Mutiara Dwi (2021) Analisis Peraturan menteri hukum dan Ham No.10 Tahun 2020 Tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 ditinjau dalam perspektif Fiqh Siyasah (Pandangan Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU Medan). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Text SKRIPSI MUTIARA AFTER SIDANG.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian yang dikaji dari peraturan yang diterapkan pemerintah untuk kepentingan bersama. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan Covid-19, bagaimana pandangan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan mengenai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020, bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap analisis peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan Covid-19. Dalam penelitian ini penulis menetapkan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan sebagai narasumber yang diminta pendapat untuk mewakili masyarakat tentang peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan Covid-19. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode dengan cara : Interview (wawancara), Penelitian Kepustakaan, Triangulasi dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realita dari peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 dinilai meresahkan dan kurang tepat untuk dikeluarkan sebagai kebijakan demi Covid-19 karenabanyak masyarakat yang kontra akan kebijakan ini disebabkan banyaknya kejahatan terulang akibat narapidana yang dikeluarkan program asimilasi. Para narapidana tersebut tidak seharusnya dikeluarkan dengan alasan Covid-19 dan sudah penuh sel (overcrowded). Seharusnya pemerintah menambah lahan baru untuk alasan itu, bukan mengeluarkan narapidana dengan alasan tidak boleh berkerumun dalam sel dan mengeluarkan mereka demi menjaga diri akibat Covid-19. Masyarakat bukan hanya takut dengan wabah Covid-19 tapi juga keamanan dan kenyamanan mereka terancam oleh ulah narapidana yang dibebaskan karena mereka belum sepenuhnya menjalani hukuman dan tidak menutup kemungkinan mengulanginya lagi. Maka dari itu, peran pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 ini dinilai kurang tepat jika harus mengeluarkan narapidana melalui program asimilasi tersebut.

Jenis Item:	Skripsi (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Asimilasi, Hak Integrasi, Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Fiqh Siyasah
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law > 344 Social, labor, welfare, and related law
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah > Skripsi
Pengguna yang mendeposit:	Ms Nurul Hidayah Siregar
Date Deposited:	04 Jul 2022 09:05
Last Modified:	04 Jul 2022 09:05
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/14261

Actions (login required)

View Item