Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Asas Keislaman Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Rizwan, M. (2022) Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Asas Keislaman Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Doctoral thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Preview

Text Disertasi Lengkap Promosi M Rizwan (1).pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memberikan kekhususan dan keistimewaan bagi Aceh dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan dengan asas keislaman. Kelahiran UU tersebut erat kaitannya dengan legal policy (politik hukum) pemerintah pusat untuk menyediakan sebuah solusi komprehensif terhadap konflik Aceh yang sudah berlangsung lama. Namun, sejauh undang-undang ini diberlakukan kondisi kesejahteraan masyarakat Aceh belum sepenuhnya terpenuhi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif untuk melihat politik hukum, sistematisasi asas keislaman dan kendala penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang berasaskan keislaman dalam kerangka negara kebangsaan dan negara kesatuan yang sangat majemuk. Untuk menjawab permasalahan penelitian, disertasi ini menggunakan lima landasan teoritis yaitu teori politik hukum, teori sistematisasi hukum, teori relasi agama dan Negara, teori perundang-undangan dan teori maqashi al-syariah. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan politik hukum pemerintah pusat dengan menerbitkan UU khusus bagi Aceh membuat Aceh tetap kokoh menjadi bagian dari NKRI, sebab UU tersebut berhasil memadamkan pemberontakan Aceh dan memberlakukan tertib hukum di Aceh. Secara teoritis, kebijakan politik hukum pemerintah pusat selaras dengan rumusan teoritik bahwa konfigurasi politik yang demokratis di masa kepemimpinan presiden SBY telah menghasilkan produk hukum yang responsif dan membeuktikan bahwa politik sangat mempengaruhi produk hukum. Dalam pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2006 ditemukan bahwa untuk menjamin supaya kekhususan dan keistmewaan Aceh tetap terpelihara maka asas keislaman diletakkan sebagai asas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh. Asas juga dipencarkan dan disistematisasikan dalam berbagai produk hukum di Aceh dalam bentuk qanun-qanun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pensistemasisasian asas keislaman sangat kentara dalam qanun-qanun yang berkaitan dengan syariat Islam. Sementara dalam qanun-qanun di luar qanun syariat Islam asas keislaman ini tidak dicantumkan secara eksplisit. Namun demikian, penyelenggaraan pemerintahan Aceh dalam kerangka pelaksanaan syariat Islam, memiliki kendala-kendala yang cukup beragam seperti kendala politik, yuridis dan sosiologis. Secara politik dan hukum, perubahan regulasi di tingkat nasional seringkali menimbulkan konflik regulasi antara kekhususan dan keistimewaan Aceh dengan berbagai produk hukum dan kebijakan di pusat. Namun, kekuatan qanun-qanun syariat di Aceh tetap kuat karena pembatalan terhadap qanunqanun tersebut hanya dapat dilakukan melalui judicial review di Mahkamah Agung.

Jenis Item:	Skripsi (Doctoral)
Subjects:	2X4 FIQH > 2X4.7 Hukum Internasional
Divisions:	Program Pasca Sarjana > Program Doktor > Disertasi Doktor
Pengguna yang mendeposit:	Ms Novita Sari
Date Deposited:	09 Feb 2022 08:35
Last Modified:	09 Feb 2022 08:35
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/13642

Actions (login required)

View Item