Sanksi Tindak Pidana Judi Online Dalam Perspektif Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)

Sari, Seva Maya (2021) Sanksi Tindak Pidana Judi Online Dalam Perspektif Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik). Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU Medan.

Preview

Text penelitian seva mayasari.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam terkait Sanksi Tindak Pidana Judi Online dalam Perspektif Fiqh Jinayah ( Analisis terhadap Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).Untuk memperoleh jawaban atas fokus penelitian tersebut, studi ini diarahkan pada penelitian kepustakaan (Library Research) dengan sumber data primer Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan buku-buku kajian fiqh Jinayah beserta sumber data sekunder melalui kajian buku-buku dan literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik studi dokumen. Setelah data berhasil dikumpulkan dan dianalisis. Maka berdasarkan analisis dari data-data tersebut diperoleh hasil penelitian bahwa Substansi pengaturan perjudian dalam UndangUndang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur tentang pola kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan yaitu yang bermuatan perjudian sedangkan pengaturan rumusan unsur-unsur tindap pidana perjudian tetap mengacu kepada KUH Pidana, Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. dalam kajian fiqh jinayah judi ini dikategorikan sebagai perbuatan ta‘zir. Penguasa berhak untuk menetapkan hukumannya sesuai dengan perbuatannya. Dalam hal ini pemerintah dalam memberantas perjudian biasa ataupun judi online, dalam pemberian hukuman dengan menerapkan sanksi baik itu yang termuat dalam KUHP ataupun UU No 19 Tahun 2016. Sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini merupakan hukuman takzir. Yang hukumannya bisa bermacam-macam dalam hal ini hukuman penjara dan denda.

Jenis Item:	Lainnya
Subjects:	2X4 FIQH
Divisions:	Laporan Penelitian (Research Report)
Pengguna yang mendeposit:	Ms Novita Sari
Date Deposited:	31 Jan 2022 08:58
Last Modified:	31 Jan 2022 08:58
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/13510

Actions (login required)

View Item