Sanksi Hukum Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Perkawinan Sejenis (Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam)

Panjaitan, Dilla Selvia (2021) Sanksi Hukum Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Perkawinan Sejenis (Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA.

Preview

Text SKRISPI DILLA SELVIA PANJAITAN.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Pernikahan menurut hukum Islam merupakan aturan yang mengikat setiap muslim. Pernikahan yang sah adalah antara pria dan wanita. Ketentuan tersebut merupakan syarat mutlak agar perkawinan yang dilaksananakan sah. Fakta menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan terkait ketentuan pernikahan ini salah satunya identitas jenis kelamin. Penyimpangan terhadap pemalsuan identitas jenis kelamin ini akan membawa konsekuensi akibat hukum bagi masing-masing pihak adalah hal menarik. Penelitian dengan judul “Sanksi Hukum Pemalsuan Jenis Kelamin untuk Perkawinan Sejenis (Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertangguangjawaban pidana pada pelaku pemalsu identitas jenis kelamin dalam perkawinan serta untuk menganalisa penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pemalsu identitas jenis kelamin dalam perkawinan menurut hukum positif dan hukum pidana Islam. Penelitian ini mengguanakan metode library research atau penelitian kepustakaan, yang bersifat deskriptif analitik. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dari press release terkait pemalsuan identitas jenis kelamin perkawinan. Data akan dianalisa dengan metode analisis data kualitatif. Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan Undang.Undang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sanksi hukum pemalsuan identitas jenis kelamin didalam Hukum Pidana Islam memiliki perbedaan dengan Hukum Positif. Sanksi hukum terhadap pelaku pemalsuan identitas jenis kelamin dalam perkawinan menurut hukum positif lebih menekankan terhadap perbuatan pemalsuan saja. Artinya, hukum positif hanya menghukum pelaku pada tindakan pemalsuannya saja. Tidak ada penekanan apapun terhadap perbuatan melanggar hukum selainnya. Tetapi menurut hukum pidana Islam, sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana (jarimah) hubungan sejenis terbagi atas dua, yakni jarimah hudud yang dihukum dengan jarimah had dan jarimah ta‟zir yang dihukum terhadap penyebab perbuatan pemalsuan identitas tersebut yang dimana di ta‟zirkan pada keputusan terbaik atau keputusan pemerintah.

Jenis Item:	Skripsi (Skripsi)
Subjects:	2X4 FIQH > 2X4.3 Hukum Perkawinan / Munakahat > 2X4.38 Perbandingan munakahat dengan hukum perkawinan lain
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Jinayah > Skripsi
Pengguna yang mendeposit:	Mr Muhammad Aditya
Date Deposited:	20 Jan 2022 04:12
Last Modified:	20 Jan 2022 04:12
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/13262

Actions (login required)

View Item