Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Berdasarkan Permendagri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Studi Desa Padang Sipirok Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan)

Satria, Satria (2021) Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Berdasarkan Permendagri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Studi Desa Padang Sipirok Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Preview

Text Skripsi Satria.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Permendagri No 18 Tahun 2018 yang menjelaskan salah satu tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif, membantu kepala desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pembangunan desa dengan swadaya gotong royong. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul pertanyaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Permendagri No 18 Tahun 2018, Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan empiris, menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer yakni Permendagri No 18 Tahun 2018 dan sumber data sekunder. Data Primer didapatkan dari wawancara langsung kepada Kepala Desa Padang Sipirok, TokohTokoh Masyarakat yang ada di Desa Padang Sipirok, dan Ketua LPM Desa Padang Sipirok. Data Sekunder adalah yang di dapatkan dari beberapa literatur seperti buku, jurnal, yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Anggota LPM berdasarkan Permendagri No 18 Tahun 2018 belum mampu memahami tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di Desa Padang Sipirok, dan kurangnya kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Padang Sipirok, hal ini diakibatkan oleh kurangnya komunikasi antar lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemerintah desa, kurangnya partisipasi masyarakat maupun anggota lembaga kemasyarakatan lainnya untuk saling membangun desa, akibatnya, masyarakat tidak mau tau dengan partisipasi pemerintah desa dalam kegiatan pembangunan desanya. Maka dari itu, untuk kedepannya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat harus lebih Optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya mulai dari meningkatkan kerja sama dan dukungan yang baik antara pemerintah desa, lembaga-lembaga yang ada didesa, dan seluruh masyarakat di Desa Padang Sipirok sehingga kegiatan di desa dapat berjalan dengan optimal.

Jenis Item:	Skripsi (Skripsi)
Subjects:	2X4 FIQH > 2X4.7 Hukum Internasional > 2X4.71 Hukum ketatanegaraan
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Ahwal Syakhshiyyah > Skripsi
Pengguna yang mendeposit:	Mr Muhammad Aditya
Date Deposited:	07 Jan 2022 04:27
Last Modified:	07 Jan 2022 04:27
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/12864

Actions (login required)

View Item