Akibat Hukum Perjanjian Kontraktor Terhadap Keterlambatan Penyelesaian Pembangunan Jalan Di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Di Tinjau Dari Persfektif Mazhab Syafi’i

Harahap, Rahmi (2021) Akibat Hukum Perjanjian Kontraktor Terhadap Keterlambatan Penyelesaian Pembangunan Jalan Di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Di Tinjau Dari Persfektif Mazhab Syafi’i. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Preview

Text SKRIPSI RAHMI HARAHAP REVISI SIDANG MUNAQASAH.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Al–Ijarah (sewa-menyewa jasa) merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam Syariat Islam. Namun sering kali masyarakat dalam melaksanakan perjanjian akad Ijarah keluar dari aturan yang ditetapkan dalam Syariat. Salah satu contohnya adalah adanya ketidaksesuaian antara kesepakatan waktu penyelesaian pembangunan Jalan dengan realisasi yang di laksanakan Kontraktor. Hal ini Dinas Pekerjaan Umum merupakan instansi pemerintah yang dirugikan oleh pihak Kontraktor. Padahal menurut Syariat yang penulis tinjau dari perspektif Mazhab Syafi’i menyatakan bahwa tidak boleh menggabungkan Waktu dan objek kerja karena akan menyebabkan ketidakjelasan pada akaq Ijarah. Dari permasalahan tersebut, bagaimana konsep Ijaratul a’mal dalam Mazhab Syafi’i, bagaimana bentuk perjanjian Kontraktor dengan Dinas Pekerjaan Umum terhadap pembangunan Jalan di Kecamatan Batang Kuis Kabaupaten Deli Serdang dan bagaimana akibat hukum perjanjian Kontraktor terhadap keterlambatan penyelesaian pembangunan Jalan ditinjau dari perspektif Mazhab Syafi’i. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis empiris dengan menggabungkan pendekatan Conceptual Approach dan Living Case Approach. Data di kumpulkan dengan melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang telah dikumpulkan di olah dengan menggunakan metode deskriftif kuantitatif dan di analisa dengan menggunakan logika berfikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep Ijaratul a’mal dalam Mazhab Syafi’i adalah pemberian upah kepada pekerja harus berdasarkan prinsip transparansi dan upah diberikan setelah selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, isi perjanjian antara Kontraktor dengan Dinas Pekerjaan Umum kedua belah pihak bersetuju dan berjanji untuk melakukan kegiatan pembangunan Jalan pedesaan dengan uraian perjanjian pekerjaan pemborongan Nomor 050/12378.B/PPK-CKX/2019, tanggal 21 Oktober 2019. Apabila mengalami keterlambatan dalam penyelesaian proyek pembangunan Jalan maka Kontraktor akan dikenakan denda sebesar 1/1000 dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum 5% dari nilai kontrak yang telah diperjanjikan. Akibat hukum perjanjian Kontraktor terhadap keterlambatan penyelesaian pembangunan Jalan Di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang tidak sesuai jika di tinjau dari persfektif Mazhab Syafi’i karena adanya ketidaksesuaian antara kesepakatan waktu penyelesaian pembangunan Jalan dengan realisasi yang di laksanakan Kontraktor, sehingga perjanjian tersebut tidak sah atau batal.

Jenis Item:	Skripsi (Skripsi)
Subjects:	2X4 FIQH > 2X4.2 Muamalah
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Muamalah > Skripsi
Pengguna yang mendeposit:	Mr Muhammad Aditya
Date Deposited:	05 Jan 2022 05:20
Last Modified:	05 Jan 2022 05:20
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/12806

Actions (login required)

View Item