Analisis Unsur Perbuatan Suap (Risywah) Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Negeri Medan

Roza, Ahmad Fadhly (2020) Analisis Unsur Perbuatan Suap (Risywah) Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Negeri Medan. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Preview

Text TESIS CETAK SIAP OK fixx.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Penerapan unsur perbuatan suap dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sangat diharapkan dapat memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi terdakwa, bagaimana penerapan unsur perbuatan suap yang seharusnya menurut hukum diterapkan kepada setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait suap.Padahal begitu banyak peraturan dan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan suap-menyuap. v Penelitian bertujuan untuk menjawab permasalahan Bagaimana pengaturan perundang-undangan tentang tindak pidana terkait perbuatan suap di Indonesia?Bagaimana penerapan unsur perbuatan suap berdasarkan Undangundang No. 20 Tahun 2001 dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan maupun dalam perspektif hukum Islam? Bagaimanakah pertanggunjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi suap berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dalam perkara tindak pidana korupsi maupun dalam perspektif hukum Islam. Ini termasuk penelitian hukum empiris, dengan mengamati fakta-fakta hukum di persidangan dalam perkara korupsi terkait suap di Pengadilan Negeri Medan. Sesuai dengan karakteristik penelitian hukum empiris menggunakan data sekunder dan pendekatan untuk penelitian ini diambil dari Perundang-undangan dan kewahyuan, Kemudian Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik cluster atau disebut area sampling dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan; Pertama, bahwa pengaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan suap terlalu banyak dari masa ke masa, tidak ada perubahan yang signifikan dari uraian rumusan pasal-pasalnya, hanya saja ancaman hukuman yang bertambah berat, bahkan satu sama lain saling tumpang tindih. Kedua bahwa Pengadilan Negeri Medan pada dasarnya dalam mengadili dan memutus perkara perbuatan suap dalam perkara tindak pidana korupsi telah menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi dalam menerapkan pasal-pasal terhadap terdakwa masih menggunakan penafsiran subyektif. Ketiga bahwa pertanggungjawaban perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan suatu pidana, apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan (Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea). Asas ini tidak tersebut dalam hukum vi tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.Hukun pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Dalam pidana fiskal apabila orang telah melanggar ketentuan, maka diberi pidana denda dan rampas.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan pertanggunganjawaban pidana terhadap pelaku korupsi dalam persepektif hukum Islam banyak sekali pendapat-pendapat para ahli, ada yang mengusulkan potong tangan, ta’zir penjara bahkan hukuman mati dikarenakan tindak pidana korupsi ada yang disandarkan kepada syariqoh, ghulul, risywah dan sebagainya.

Jenis Item:	Skripsi (Masters)
Subjects:	2X4 FIQH > 2X4.5 Hukum Pidana/Jinayat
Divisions:	Program Pasca Sarjana > Program Magister > Thesis Master
Pengguna yang mendeposit:	Ms Novita Sari
Date Deposited:	07 Sep 2021 03:51
Last Modified:	07 Sep 2021 03:51
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/12237

Actions (login required)

View Item