Tanah Ulayat Sebagai Objek Wakaf Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Studi Kasus Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi

Hanafi, Muhammad Aidil (2021) Tanah Ulayat Sebagai Objek Wakaf Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Studi Kasus Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Preview

Text Tesis Hanafi Print SEMHAS to pdf.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui Regulasi Objek Wakaf Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. 2) Untuk mengetahui Penerapan Tanah Ulayat Sebagai Objek Wakaf di Masyarakat Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi. 3) Untuk mengetahui Kedudukan Tanah Ulayat Sebagai Objek Wakaf di Masyarakat Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi Menurut Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian yuridis empiris. Subjek penelitian ini adalah masyarakat kecamatan Berampu kabupaten Dairi yang menjadikan tanah ulayat sebagai objek wakaf. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 1) Sekretaris Kecamatan Berampu, Bapak Lastang Pandiangan. 2) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Berampu, yaitu Bapak Mahyuddin Al Amir, S.Pd.I. 3) Badan Kemakmuran Masjid dan Musalla yang dibangun di atas tanah ulayat. Hasil penelitian menunjukkan Secara regulasi tanah ulayat tidak dapat didaftarkan (sebagaimana yang tercantum dalam PP No 24 Tahun 1997), namun melalui Surat Edaran Bupati Dairi Nomor 590/8859 Pada Tanggal 18 Oktober 2001, tanah ulayat dapat didaftarkan dengan cara melepaskan tanah ulayat tersebut dari tanah marga menjadi tanah milik agar dapat di daftarkan sebagai tanah wakaf dan memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW). Untuk menjadikan tanah ulayat tersebut terlepas statusnya dari tanah marga menjadi milik sebagai persyaratan untuk pengajuan sertifikasi hak milik ke kantor Badan Pertanahan Nasional masyarakat atau pemerintah maka diterbitkanlah hak atas tanah. Sementara itu, untuk kasus Tanah Ulayat diwakafkan secara lisan dihadapan tokoh agama (tuan imam) dan tidak mempunyai akta ikrar wakaf maka hal ini adalah perbuatan yang keliru. Bertentangan dengan regulasi wakaf dan tidak sejalan dengan Surat Edaran Bupati Dairi Nomor 590/8859, konsep maqashid as-syariah yaitu hifz al-maal dan konsep Sadd adz-Zari’ah.

Jenis Item:	Skripsi (Masters)
Subjects:	2X4 FIQH
Divisions:	Program Pasca Sarjana > Program Magister > Thesis Master
Pengguna yang mendeposit:	Ms Novita Sari
Date Deposited:	13 Aug 2021 06:49
Last Modified:	13 Aug 2021 06:49
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/12046

Actions (login required)

View Item