Itsbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara perspektif hukum positif dan maqashid as-syari’ah

Rangkuti, Muflih (2021) Itsbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara perspektif hukum positif dan maqashid as-syari’ah. Doctoral thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Preview

Text DISERTASI Dr. Muflih Rangkuti, S. HI, MH FULL sidang tertutup 6 Agustus 2021.pdf - Submitted Version Download (2MB) | Preview

Abstract

Pengaturan hukum mengenai itsbat nikah terhadap nikah siri dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diatur pada pengaturan hukum, antara lain; diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan aturan teknis pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2015, dan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, dan Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah. Penelitian ini mengkaji, Pertama, filosofi itsbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara perspektif hukum Islam, Kedua bagaimana pengaturan itsbat nikah di Indonesia, Ketiga, Bagaimana pelaksanaan itsbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara, Keempat Bagaimana seharusnya pengaturan dan pelaksanaan itsbat nikah terhadap nikah siri perspektif hukum positif dan maqashid sy-syaria`ah. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, gagasan-gagasan pada pengaturan hukum dan pelaksanaan tekhnis itsbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara . Khususnya, gagasan merevisi pengaturan pencatatan perkawinan Pasal 2 ayat ( (2) Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari pengaturan hukum yang ambigu “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” di revisi dan direkomendasikan agar supaya direvisi menjadi pengaturan hukum yang komprehensif “Tiap-tiap perkawinan yang sah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya, menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam pencatatan buku nikah berdasarkan putusan/penetapan itsbat nikah terhadap nikah siri dari Pengadilan Agama agar supaya dicatat pencatatannya pada Buku Nikah yang warna Buku Nikahnya berbeda dengan warna Buku Nikah lainnya sebagai pembeda kespesifikannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan itsbat xxi nikah terhadap nikah siri dan adagium hukum, asas-asas hukum serta tinjauan maqashid asy-Syari‟ah. Hasil penelitian diperoleh bahwa dasar pengaturan hukum itsbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara perspektif hukum positif dan maqashid asy-Syari‟ah, dikarenakan adanya jumlah angka dan frekuensi nikah siri yang masih relatif tinggi dan signifikan terjadi pada masyarakat dengan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya nikah siri itu, seperti faktor pengaturan hukum yang ambigu apakah tiap-tiap perkawinan itu wajib dicatatkan pencatatannya atau tiap-tiap perkawinan itu dicatatkan hanya sebagai himbauan administratif saja, faktor kemiskinan, faktor usia yang masih dibawah umur, faktor poligami liar, faktor fikih sentries. Sehingga itsbat nikah terhadap nikah siri adalah solusi terhadap permasalahan nikah siri yang fenomenal, agar supaya nikah siri dapat diakui dan dianggap sah menurut Negara, yang pada akhirnya pengurusan administrasi yang mensyarakatkan adanya Buku Nikah sebagai akta autentk sebagai pembuktian adanya perkawinan dapat dipenuhi. Hambatan pelaksanannya yaitu, Pertama, adanya perbedaan pemahaman antara sahnya nikah siri itu menurut hukum Islam, namun dikarenakan tidak adanya pencatatan nikah siri dalam Buku Nikah yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, maka masih dipahami belum sah secara Negara, disebabkan dualisme interpretasi pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua, tidak diatur sanksi dalam Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap oknum pelaku nikah siri, Ketiga, Kurangnya political will peran Negara untuk hadir dalam melindungi warga negaranya terhadap nikah siri, dikarenakan lemahnya pengaturan hukum dan solusi nikah siri itu atribusi kewenangannya hanya sebatas itsbat nikah di Pengadilan Agama saja, sehingga peraan negara untuk pengawasan nikah siri belum hadir, sehingga menimbulkan angka nikah siri semakin tinggi bukannya semakin turun, akibat asumsi masyarakat bahwa nikah siri tak masalah dilakukan untuk menghindar dari perzinaan karena tidak sanksi hukumnya, dikarenan dapat diitsbatkan sewaktu waktu di kemudian hari, bilamana sudah ada kepentingan dan keperluan secara adiministratif. Oleh karenanya, perlu dan penting untuk memberlakukan pengaturan hukum tentang kewajiban pencatatan perkawinan secara tegas dan berkelanjutan, dengan hadirnya Negara untuk membentuk lembaga pengawasan dalam konteks administrasi kependudukan terhadap nikah siri, sehingga lebih efektif dan efisien konsistensi Negara menyelesaikan permasalahan nikah siri.

Jenis Item:	Skripsi (Doctoral)
Subjects:	2X4 FIQH > 2X4.3 Hukum Perkawinan / Munakahat > 2X4.31 Nikah
Divisions:	Program Pasca Sarjana > Program Doktor
Pengguna yang mendeposit:	Mr Muhammad Aditya
Date Deposited:	09 Aug 2021 07:13
Last Modified:	09 Aug 2021 07:13
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/12018

Actions (login required)

View Item