Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang KTR (Kawasan Tanpa Rokok) ditinjau dari fiqh siyasah (studi kasus kantor Walikota Medan)

Panggabean, Nurul Huda (2020) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang KTR (Kawasan Tanpa Rokok) ditinjau dari fiqh siyasah (studi kasus kantor Walikota Medan). Skripsi thesis, UIN Sumatera Utara Medan.

Preview

Text Skripsi Nurul.pdf Download (949kB) | Preview

Abstract

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Area bebas rokok harus menjadi norma di masyarakat. Karena masyarakat ditempat-tempat umum dan ditempat kerja banyak sekali yang merokok, sedangkan orang yang tidak merokok telah menjadi korban, ketika orang yang tidak merokok berada disekitar perokok maka dapat mengganggu kenyamanan dan ketentraman mereka, apalagi berada di tempat umum atau di tempat kantor pemerintah. Kemudian dari situ dibentuk lah Perda kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) agar semua orang mendapat hak nya masing-masing untuk mendapatkan udara yang bersih dan bebas dari asap rokok. Dari sini timbul pertanyaan: bagaimana implementasi Perda No 3 Tahun 2014 tentang KTR di Kantor Walikota Medan? Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan itu, skripsi ini memakai metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati di lapangan. Data diperoleh dari buku-buku dan dari wawancara kepada beberapa pihak yang dapat memberikan informasi seputar tentang Implementasi Perda Kota Medan No 3 Tahun 2014. Berdasarkan data tersebut ditemukan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Walikota Medan belum sepenuhnya optimal terealisasikan. Adapaun hal yang sudah terlaksana dengan maksimal adalah berjalannya upaya promosi lewat pembuatan spanduk KTR berupa Himbauan untuk tidak merokok. Adapun hal yang belum berjalan adalah pemberian sanksi administratif yang tegas dan tindakan pidana kepada setiap yang melanggar. Hal ini menyebabkan masih ada pelanggaran yang terjadi karena pihak kantor Walikota Medan dan masyarakat yang memasuki kawasan kantor walikota Medan memiliki tingkat kepatuhan mematuhi aturan yang masih rendah. Berdasarkan penelitian masih ada didapati puntung rokok di ruangan-ruangan dan kantin, kurang tegasnya pengawasan dan kurang evaluasi juga menjadi penyebab kurang optimalnya peraturan ini berjalan.

Jenis Item:	Skripsi (Skripsi)
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law 300 Social sciences > 340 Law > 342 Constitutional and administrative law
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah
Pengguna yang mendeposit:	Ms Novita Sari
Date Deposited:	18 Jun 2021 08:34
Last Modified:	18 Jun 2021 08:34
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/11695

Actions (login required)

View Item