Pembatasan Hak Warga Negara Memperoleh Lapangan Kerja Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ditinjau Dari Fikih SIyasah Dusturiyah

Hasibuan, Muhammad Naufal Akbar (2020) Pembatasan Hak Warga Negara Memperoleh Lapangan Kerja Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ditinjau Dari Fikih SIyasah Dusturiyah. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Preview

Text skripsi naufal asli.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini membahas tentang persoalan terkait penggunaan tenaga kerja asing melalui peraturan-perundang-undangan haruslah sesuai dengan kaidah sumber hukum Fikih Siyāsah Dusturiyah yakni alquran dan sunnah Nabi Muhammad SAW serta kebijakan ulil amri dan kebiasaaan adat suatu negara yang tidak melanggar aturan syari„. Permasalahan yang timbul sehubungan dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia adalah pelanggaran izin tinggal, dan ijin kerja. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pembatasan hak warga negara memperoleh lapangan pekerjaan menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, apa saja hak warga negara yang dibatasi dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, bagaimana tinjauan Fikih Siyāsah Dustūriyah mengenai diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Metode dalam penelitian ini adalah dimulai dari pengumpulan data, baik yang primer maupun sekunder. Data-data tersebut akan ditelusuri dalam literatur yang dipandang relevan, sedangkan analisis data yang dipergunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh dari hasil penelitian ini bahwa pembatasan hak warga negara memperoleh lapangan pekerjaan menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu sesuai kesepakatan. Jenis pekerjaan yang dapat diduduki oleh TKA adalah hanya untuk tenaga kerja ahli dan bukan sebagai pekerja kasar. Hak warga negara yang dibatasi dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing menimbulkan kekhawatiran khususnya mengenai tenaga kerja lokal karena peraturan baru tersebut cenderung membuka jalan kepada TKA untuk bebas masuk ke Indonesia. Fikih Siyāsah Dustūriyah mengenai diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah kontruksi ketentuan Pasal 9 mengenai tenaga kerja asing pada Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing menurut hukum Islam memperkerjakan tenaga kerja asing dalam islam dibolehkan, karena tenaga kerja asing merupakan bagian hubungan ekonomi internasional. Namun, di dalam memperkerjakan tenaga kerja asing haruslah mengandung aspek keadilan.

Jenis Item:	Skripsi (Skripsi)
Subjects:	2X4 FIQH
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah > Skripsi
Pengguna yang mendeposit:	Ms Novita Sari
Date Deposited:	17 Apr 2021 05:24
Last Modified:	17 Apr 2021 05:24
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/11404

Actions (login required)

View Item