Konsep Syura Menurut Al-Mawardi Relevansinya Terhadap Demokrasi Menurut UUD 1945

Dalimunthe, Khoirunnisa (2020) Konsep Syura Menurut Al-Mawardi Relevansinya Terhadap Demokrasi Menurut UUD 1945. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Preview

Text KHOIRUNNISA DALIMUNTHE.pdf Download (648kB) | Preview

Abstract

Al-Mawardi adalah seorang ahli tatanegara pada masa Dinasti Bani Abbasyiah. Bebarapa pandangannya tentang politik dan kekuasaan beliau sangat memiliki peran penting dan pengaruh yang besar dalam rangka menjalankan roda pemerintahan dan kehidupan bernegara. Dalam karya Al-Ahkam Al-Sulthaniyah memiiki suatu konsep yang menjelaskan bahwa kekuasaan politik di bentuk tidak lain adalah sebagai fungsi dan melanjutkan risalah kenabian dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Maka dibentuklah suatu konsep syura yang mana di sebut dengan ahl al-ikhtiyar atau orang yang berwenang memilih kepala negara yang dalam teori Al- Mawardi disebut al-hall wa al-aqd yaitu orang-orang yang dapat melepas dan mengikat, ahl al-imamah atau orang-orang yang berwenang dan berhak untuk menduduki jabatan kepala negara. Kepala negara dipilih berdasarkan kesepakatan mereka, maka terbentuklah suatu konsep musyawarah antara pemerintah dan masyarakat untuk menentukan hasil kesepakatan mereka yaitu hukum dasar (konstitusi). Dari pemahaman inilah selanjutnya akan difokuskan bagaimana penegakan demokrasi dari perpektif AlMawardi Al –Qur’an dan Sunnah. Untuk mengungkapkan pemikiran politik AlMawardi maka penulis mengkaji sebanyak mungkin buku-buku yang berhubungan dengan masalah Syura dan hubungan dengan demokrasi di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Setelah diadakannya pengkajian maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pandangan Al-Mawardi adanya konsep ahl al-khtiyar orang-orang yang berwenang untuk memilih kepala negara dan ahl al-imamah atau orang-orang yang berwenang dan berhak menduduki kepala negara. Dari pemikiran tersebut memiliki relevansi tehadap konsep demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang mana dijelaskan pada pasal 1ayat 2 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Prinsip demokrasi tersebut secara eksplisit dijabarkan dalam pasal UUD 1945 hasil amandemen dengan mewujudkan sistem penentuan kekuasaan pemerintahan negara secara langsung, yaitu melibatkan rakyat secara langsung dalam memilih presiden dan wakil presiden Pasal 6A ayat (1). Dan setiap mengambil keputusan berdasarkan musyawarah ataupun mufakat yang diambil dari aspirasi rakyat. Dengan demikian penegakan demokrasi diharapkan bisa menghasilkan nilai-nilai yang mampu mencapai tujuan dari pancasila pada sila ke-4 yang bebunyi “Kemasyarakatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Jenis Item:	Skripsi (Skripsi)
Subjects:	2X4 FIQH
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah > Skripsi
Pengguna yang mendeposit:	Ms Novita Sari
Date Deposited:	03 Feb 2021 15:58
Last Modified:	03 Feb 2021 15:58
URI:	http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/10719

Actions (login required)

View Item